Gibran Mundur: Pengamat Bedah 3 Nama Pengganti, Siapa Kuat?

 

NAWACITAPOST.COM — Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI yang dikabarkan telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11/2026) langsung memicu dinamika politik nasional.

 

Kursi orang nomor dua di Republik ini kini kosong, membuka celah spekulasi luas mengenai figur pengganti yang dinilai paling cakap mendampingi Kepala Negara. Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, membedah tiga nama kuat yang saat ini santer disebut-sebut bakal mengisi posisi strategis tersebut.

 

Ketiga figur itu adalah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, serta Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

 

Menurut Efriza, Presiden Prabowo Subianto tentu memperhitungkan kalkulasi matematis yang matang, mulai dari faktor chemistry, penguatan poros politik, hingga minimnya risiko perpecahan menuju kontestasi Pemilu 2029.

“Nah persoalannya adalah hitungan matematis dari Pak Prabowo, pertama tentu Pak Prabowo ingin orang itu dapat langsung bekerjasama. Kedua menguatkan posisi secara politik dan dia juga punya kekuatan politik. Ketiga tentu saja harapannya, kemungkinan besar pilihan itu adalah orang ini resikonya kecil. Artinya dia bisa bersama dengan Prabowo menuju 2029 atau sebaliknya, dia tidak memilih untuk maju dalam pemilu 2029,” ujar Efriza kepada Nawacitapost.com melalui saluran telepon, Kamis (12/11/2026).

Dari tiga nama yang mengerucut, AHY dinilai memiliki kans paling besar untuk bersanding dengan Presiden Prabowo. Kendati demikian, langkah ini membawa konsekuensi serius terhadap peta koalisi, khususnya hubungan renggang antara kubu Cikeas dan PDI Perjuangan.

“Namun kalau Pak Prabowo memilih AHY konsekuensi yang paling besar adalah PDIP itu bahkan bakal keras kepada pemerintah. Karena kita tahu hubungan antara Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sampai sekarang tidak pernah selesai dan tidak berakhir. Artinya kemungkinan besar bisa jadi PDIP tetap mendukung pemerintah tapi suaranya keras,” ucap Efriza.

 

Di sisi lain, ambisi politik AHY untuk 2029 juga harus diantisipasi guna mencegah potensi pecah kongsi di tengah jalan. Namun dari kaca mata resistensi kekuasaan, masuknya AHY dinilai aman bagi kubu Joko Widodo lantaran rekam jejak posisinya di kabinet sebelumnya.

“Hanya saja kalau AHY yang diambil masih menguntungkan bagi Pak Prabowo dan khususnya juga bagi Pak Jokowi. Karena yang memberikan kesempatan AHY mendapatkan posisi Menteri itu adalah Pak Jokowi. Dan begitu juga ketika AHY berselisih dengan Anies Baswedan saat itu yang mengangkat pun Pak Jokowi dan kemudian dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Artinya dari AHY menggantikan Gibran kemungkinan besar resistensi terhadap geng Solo atau kubunya Pak Jokowi kecil. Hanya resistensinya besar kepada PDIP,” jelasnya.

Nama Puan Maharani turut masuk bursa perbincangan. Walau memiliki rekam jejak kepemimpinan legislatif yang panjang sebagai Ketua DPR RI, Efriza memandang peluang Puan tergolong berat bagi kalkulasi politik Istana.

“Kalau Puan Maharani kita bisa tahu rasa-rasanya sulit untuk Pak Prabowo mengambilnya. Karena Puan Maharani dengan Gibran 11-12 lah kalau dalam kepemimpinannya. Walaupun Puan Maharani itu punya pengalaman sebagai Ketua DPR beberapa kali atau beberapa periode. Namun jelas Puan Maharani ini kelemahannya adalah dia dalam kepemimpinannya itu sangat minim sekali, bentuk ataupun probosan yang dilakukannya, begitu juga kepuasan masyarakat di bawah kepemimpinan Puan Maharani,” tuturnya.

 

Efriza memperingatkan, mengangkat Puan justru berisiko mendongkrak kekuatan politik PDIP secara signifikan dan memicu gesekan ulang dengan kubu Jokowi-Gibran, yang dikhawatirkan mengganggu stabilitas jalannya roda pemerintahan.

“Ini tentu tidak baik bagi pemerintahan yang dua tahun digoyang kemudian harus digoyang lagi, dan itu saya rasa Pak Prabowo memikirkan konsekuensi itu. Dan berikutnya ya tentu kalau Puan Maharani menguat, PDIP menguat di 2029. Pecah kongsi itu tinggi,” ungkapnya.

Sementara itu, Sufmi Dasco Ahmad dinilai unggul dalam hal kedekatan personal dengan Presiden Prabowo serta tingkat akseptabilitas yang tinggi di parlemen maupun lintas partai politik. Dasco dikenal sebagai motor penggerak komunikasi politik yang lihai di Senayan.

“Kalau kedekatan kemudian penerimaan, Dasco itu dapat diterima oleh publik, diterima oleh anggota DPR maupun partai politik lainnya dan sangat dekat dengan Pak Prabowo,” katanya.

 

Kendati demikian, menarik Dasco ke eksekutif justru menciptakan lubang besar di internal Partai Gerindra. Partai besutan Prabowo itu akan kehilangan figur pengawal parlemen yang mumpuni dan sulit dicari tandingannya.

“Kalau Dasco perannya di DPR dipindahkan ke eksekutif dengan partai Gerindra sepaket, itu juga tentu merugikan bagi partai Gerindra, karena tidak ada pengawal yang mumpuni di DPR sebagai pengganti Dasco,” imbuhnya.

Mengingat masing-masing kandidat menyimpan kalkulasi risiko yang pelik, Efriza tidak menutup kemungkinan Presiden Prabowo akan melahirkan kejutan politik dengan menunjuk figur di luar ketiga nama tersebut, baik dari kalangan profesional, purnawirawan TNI, maupun kepala daerah.

Kendati sejumlah kepala daerah populer seperti Khofifah Indar Parawansa, Pramono Anung Wibowo, dan Dedi Mulyadi sempat dilirik, mereka diprediksi lebih memilih fokus menuntaskan mandat daerah atau menatap panggung kontestasi mandiri tanpa jalur penunjukan instan (giveaway).

 

Hingga berita ini diturunkan, baik Gibran Rakabuming Raka maupun pihak Istana Negara belum memberikan keterangan resmi perihal kebenaran surat pengunduran diri yang dilaporkan telah diserahkan pada Rabu (11/11/2026) sore tersebut.(Fifi Abdurahman)