NAWACITAPOST.COM — Ancaman kehampaan nilai aset kini membayangi ribuan pemegang saham publik di pasar modal domestik. Bursa Efek Indonesia (BEI) bersiap mengetok palu eksekusi terhadap 18 emiten yang akan resmi dihapus dari papan pencatatan (delisting) pada Selasa, 10 November 2026.
Di tengah detik-detik krusial menuju penghapusan permanen tersebut, drama penataan kembali hak-hak investor mencapai puncaknya lantaran mayoritas perusahaan sasaran belum menuntaskan kewajiban pembelian kembali (buyback) saham masyarakat.
Berdasarkan data resmi BEI per 5 November 2026, tercatat sebanyak 12 dari 18 emiten bermasalah tersebut masih menunggak pelaksanaan buyback saham publik.
Padahal, otoritas bursa telah mematok tenggat akhir periode pelaksanaan buyback pada Senin, 9 November 2026—tepat sehari sebelum penghapusan status perusahaan terbuka tersebut berlaku efektif. Ketimpangan waktu ini memicu kecemasan mendalam di kalangan pemodal ritel.
Kendati delisting secara hukum tidak serta-merta menghapus kepemilikan atas lembaran saham yang dipegang investor, hilangnya akses perdagangan di pasar reguler berpotensi membuat aset tersebut membeku tanpa likuiditas, kecuali proses buyback dijalankan secara ketat sesuai koridor regulator.
Menanggapi ketidakpastian yang mengintai dana publik tersebut, Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menegaskan bahwa status delisting tidak akan membebaskan manajemen emiten dari tanggung jawab finansialnya. Pemulihan hak investor melalui mekanisme buyback bersifat mutlak.
"Oh iya, tentu akan diatur dalam ketentuan terkait dengan kewajiban buyback tersebut. Harus diikuti sesuai dengan yang sudah disampaikan," tegas Jeffrey saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Kamis, 5 November 2026.
Landasan Hukum Proteksi Pemodal Publik
Perlindungan terhadap hak-hak investor ritel dalam proses delisting paksa (forced delisting) telah dipagari oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
Landasan regulasi ini menetapkan garis tegas atas kewajiban entitas yang ditendang dari bursa:
Baca Juga: Misi Pemadaman Karhutla Berdarah, HLO Helikopter Water Bombing Ditemukan Gugur di Sungai Barito
- Kewajiban Mutlak Pengambilalihan Saham: Pasal 8 menegaskan bahwa perusahaan terbuka yang akan dibatalkan pencatatan sahamnya wajib melakukan pembelian kembali atas seluruh saham milik pemegang saham publik.
- Tanggung Jawab Pemegang Saham Pengendali: Dalam kondisi tertentu di mana emiten mengalami benturan operasional atau finansial, kewajiban penyertaan dana buyback tersebut dapat dialihkan atau dibebankan kepada pengendali perusahaan terbuka dan/atau pihak terkait lainnya.
- Wewenang Intervensi OJK: Otoritas Jasa Keuangan mengantongi wewenang penuh untuk menerbitkan perintah tindakan tertentu apabila manajemen maupun pengendali terbukti mengulur waktu, tidak mengumumkan keterbukaan informasi, atau enggan memulai proses buyback.
- Penetapan Harga Minimum Adil: Guna mencegah manipulasi nilai yang merugikan masyarakat, Pasal 14 mengatur bahwa penetapan harga buyback wajib menggunakan nilai tertinggi antara rata-rata harga perdagangan saham selama 30 hari terakhir sebelum suspensi dan nilai buku per saham (book value per share) berdasarkan laporan keuangan terakhir.
Baca Juga: Korupsi Anggaran dan Hak Warga Terancam: Program Kopdes Merah Putih Digugat ke MK
Rekam Jejak Krisis: Pailit hingga Suspensi Bertahun-tahun
Pembersihan massal dari papan pencatatan bursa kali ini menimpa 18 perusahaan yang terbagi dalam dua kategori krisis utama: jalur kepailitan hukum dan vonis suspensi berkepanjangan.
Sebanyak tujuh emiten diputus delisting setelah resmi dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, yakni:
- PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk (COWL)
- PT Mahaka Radio Integra Tbk (MTRA)
- PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL)
- PT Diamond Citra Propertindo Tbk (TOYS)
- PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (SBAT)
- PT Tridomain Performance Materials Tbk (TDPM)
- PT Telefast Indonesia Tbk (TELE)
Sementara itu, 11 emiten lainnya didepak akibat kehilangan kelangsungan usaha (going concern) dan mengalami pembekuan perdagangan (suspense) di seluruh pasar selama lebih dari 50 bulan berturut-turut.
Deretan emiten yang terancam menjadi "saham ghaib" tersebut mencakup:
- PT Eurico Internasional Tbk (LCGP)
- PT Sugih Energy Tbk (SUGI)
- PT MABA Tbk (MABA)
- PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS)
- PT Skybee Tbk (SKYB)
- PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY)
- PT Golden Plantation Tbk (GOLL)
- PT Plaza Indonesia Realty Tbk (PLAS)
- PT Triwira Insanmustika Tbk (TRIL)
- PT Unitex Tbk (UNIT)
- PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk (DUCK)
Baca Juga: Beli Mobil Listrik Bekas: Jangan Cuma Odometer, Kondisi Baterai Wajib Diperiksa!
Manajemen BEI menyatakan bahwa eksekusi pemakzulan ini dilakukan secara terukur sesuai Peraturan Bursa Nomor I-N.
Otoritas menegaskan bahwa penerbitan persetujuan delisting tidak dengan sendirinya menghapus atau menggugurkan sisa kewajiban finansial serta administrasi yang belum dipenuhi oleh 18 emiten tersebut kepada bursa maupun pemegang sahamnya.(***)
Artikel Terkait
Transmisi Matik Menyentak: Jangan Panik, Ini Penyebab dan Solusi Tepatnya
Kunci Pertumbuhan Ekonomi: Menkeu Suahasil Nazara Pikat Investor Global di Jantung London
Maut di Jalan Cut Mutia: Truk Molen Maut Tanpa Uji KIR Selama 6 Tahun Renggut Enam Nyawa
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Bikin Gempar, DPR RI Desak RUU Penyadapan Dikebut
Ketua TP PKK Rokan Hulu Pastikan Harga Pada Operasi Pasar Reguler Dan Pasar Khusus 2026 di Bonai Darussalam