Jejak Api Papua Selatan: BNPB Kantongi Tiga Perusahaan, WALHI Ungkap 65 Titik Panas

 

 

Kepala BNPB, Letjen TNI Kristomei Sianturi, menyatakan bahwa seluruh berkas dan data teknis mengenai ketiga entitas bisnis tersebut telah dilimpahkan secara resmi kepada pemerintah daerah setempat.

 

Pelimpahan data ini bertujuan agar otoritas daerah dapat segera mengambil tindakan tegas melalui klarifikasi komprehensif serta peninjauan fisik di lokasi.

“Ada tiga perusahaan yang sudah kami spotting dan kami berikan datanya kepada pemerintah daerah,” ujar Kristomei tegas saat menggelar konferensi pers mendadak di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Identifikasi mendalam ini diawali dari deteksi dini sebaran titik panas (hotspot) melalui sistem pemantauan digital yang terintegrasi dalam aplikasi milik BNPB.

 

 

Melalui koordinat geospasial yang terekam, penelusuran intensif dilangsungkan guna mengorelasikan lokasi spesifik titik api dengan batas-batas konsesi lahan milik korporasi di sekitarnya. Meski data indikatif telah dikantongi, BNPB memilih bertindak terukur dan penuh kehati-hatian.

 

Lembaga tersebut menekankan belum bisa menyimpulkan secara pasti apakah munculnya kobaran api tersebut berakar dari aktivitas kesengajaan pembukaan lahan (land clearing) oleh pihak perusahaan atau akibat faktor alamiah.

 

Oleh sebab itu, eksekusi pemeriksaan fisik secara langsung (ground check) menjadi instrumen mutlak untuk memverifikasi fakta substantif di lapangan.

Sebagai langkah konkret, BNPB melayangkan surat resmi permohonan klarifikasi dan verifikasi yang ditujukan langsung kepada Gubernur Papua Selatan sejak 4 November 2026.

 

 

Pemerintah daerah diinstruksikan untuk segera membangun konsolidasi dan berkoordinasi erat bersama aparat penegak hukum serta dinas teknis terkait demi menyisir lokasi penemuan api.

Langkah ketat BNPB berdenyut seirama dengan peringatan tajam yang ditiupkan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

 

Berdasarkan kajian ekologis mendalam yang dirilis WALHI, eskalasi titik api di Papua Selatan berada pada taraf yang mengkhawatirkan. Lembaga swadaya masyarakat ini mencatat sedikitnya 65 titik api menggelegak tepat di dalam areal konsesi 11 perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Kajian WALHI memaparkan bahwa konsentrasi hotspot terbesar terakumulasi pada tiga entitas utama:

 

Sejumlah perusahaan lain turut menyumbang sebaran titik panas di wilayah konsesi mereka, di antaranya PT Tunas Sawaerma (7 titik), PT Damai Setiatama Tbr (3 titik), PT Sagindo Sari Lestari II (3 titik), serta PT Wanamulia Sukses Sejati Unit I dan II (masing-masing 2 titik).

 

Sementara itu, empat perusahaan lain—PT Artika Optima Inti Unit IV, PT Bade Makmur Orissa, PT Merauke Rayon Jaya, dan PT Wanamulia Sukses Sejati Unit III—masing-masing terdeteksi memiliki satu titik panas.

 

Kendati demikian, dalam perspektif pembuktian hukum dan presisi data, daftar 11 korporasi yang dirilis WALHI tersebut tidak serta-merta dapat disamakan secara langsung dengan tiga perusahaan yang kini berada di bawah bidik pemeriksaan BNPB.

 

Rahasia identitas tiga perusahaan yang dipegang BNPB masih tertutup rapat dari publik hingga verifikasi resmi usai dilakukan.

Terlepas dari perdebatan data teknis, Direktur Eksekutif WALHI Papua, Maikel, menegaskan bahwa fenomena peningkatan karhutla di kawasan tersebut tidak terjadi dalam ruang hampa.

 

Menurutnya, lonjakan titik api berkelindan erat dengan laju konversi lahan ekologis secara masif, terutama yang didorong oleh penetrasi proyek percontohan pangan (food estate) skala besar yang berpusat di wilayah Papua Selatan dan Merauke.

 

Analisis komprehensif WALHI mendeteksi setidaknya 691 titik panas dengan tingkat kepercayaan (confidence level) tinggi yang tersebar di seluruh daratan Papua, di mana angka dominan sebanyak 578 titik berlokasi di Papua Selatan.

 

Fakta angka yang amat mencolok ini menjadi alarm keras akan mendesaknya sistem pengawasan hukum yang jauh lebih rigid terhadap bentang hutan alam dan kawasan konsesi komersial.

Meretas krisis yang kian meluas, BNPB merespons cepat melalui pengerjaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di langit Papua Selatan. Dua unit armada pesawat Cessna dikerahkan secara intensif untuk melakukan penyemaian awan guna merangsang hujan buatan sebagai upaya percepatan pemadaman dari udara.

Proses verifikasi terhadap jajaran korporasi ini dipandang sebagai benteng terakhir penegakan hukum lingkungan.

 

 

Jika hasil investigasi lapangan secara sah membuktikan adanya pelanggaran regulasi atau kelalaian sengaja, temuan tersebut dipastikan bakal menjadi dasar hukum yang kukuh bagi pemerintah untuk menjatuhkan sanksi administratif hingga pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.(***)