Pajak Ringan Usaha Kencang: DJP Jabar II Tawarkan Penghapusan Sanksi 100 Persen

NAWACITAPOST.COM — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat II secara resmi menggebrak wilayah Cirebon Raya, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) melalui sosialisasi tatap muka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 (PMK-71) serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026.

 

Digelar megah di Aula KPP Pratama Cirebon Satu, forum edukasi strategis ini mempertemukan ratusan perwakilan Wajib Pajak dan konsultan pajak lintas daerah yang berada di bawah naungan KPP Pratama Cirebon Satu, KPP Pratama Cirebon Dua, KPP Pratama Indramayu, hingga KPP Pratama Kuningan.

Langkah masif ini menjadi angin segar sekaligus amunisi baru bagi para pelaku usaha di kawasan Ciayumajakuning untuk keluar dari jeratan beban denda administrasi perpajakan yang selama ini membelenggu arus kas perusahaan.

Dalam pembukaan sesi arahan, Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II, Hestu Yoga Saksama, secara tegas menggarisbawahi komitmen penuh otoritas perpajakan dalam mengawal keberlangsungan operasional dan roda bisnis para pelaku ekonomi melalui instrumen hukum Pengurangan Sanksi Administrasi (PSA).

"Menteri Keuangan memberikan relaksasi untuk mendorong perekonomian nasional, agar Wajib Pajak tidak punya beban lagi dan usahanya bisa bergerak dengan lebih baik," tutur Hestu Yoga Saksama saat membuka sesi arahan.

Sejalan dengan arahan tersebut, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Barat II, Eko Radnadi Susetio, dalam laporannya menyampaikan bahwa sosialisasi intensif ini diresmikan guna memperkuat pemahaman teknis dan memastikan kesiapan administrasi para pelaku usaha secara presisi.

 

Eko menegaskan bahwa edukasi tidak berhenti di ruang Aula KPP Pratama Cirebon Satu saja, melainkan terus bergerak secara bertahap dan berkesinambungan lewat asistensi langsung di seluruh unit KPP terdekat hingga optimalisasi kanal-kanal layanan daring.

 

Melalui kombinasi aturan PMK-71 dan juknis KEP-239/PJ/2026, pemerintah menyuguhkan skema penyederhanaan tata cara pengurangan sanksi yang belum pernah ada sebelumnya.

 

Dalam aturan teranyar ini, Wajib Pajak yang mengantongi Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan pokok terutang kini berhak mendapatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi secara spektakuler hingga 100 persen, hanya dengan melunasi kewajiban pokok pajaknya.

Sementara itu, untuk ketetapan yang hanya memuat sanksi tanpa pokok pajak—seperti Surat Tagihan Pajak (STP)—pemerintah menyuntikkan keringanan radikal berupa pengurangan sanksi hingga 90 persen.

 

Wajib Pajak cukup menyetorkan 10 persen saja dari total sanksi terutang untuk menggugurkan sisa kewajiban denda tersebut. Tidak hanya besaran diskon sanksi yang menggiurkan, pemerintah juga memangkas tembok birokrasi yang kerap mengendalani proses pengajuan.

 

 

Periode permohonan fasilitas relaksasi ini dibuka dalam rentang waktu yang sangat leluasa hingga 1 Oktober 2028. Pembuktian kekhilafan Wajib Pajak kini disederhanakan secara ekstrem: cukup menyerahkan surat pernyataan bermeterai tanpa perlu melewati prosedur audit finansial materiil yang rumit dan berlapis.

Kebijakan insentif fiskal ini diproyeksikan bakal menjadi penggerak utama dalam memperkuat likuiditas usaha di daerah.

 

Dengan terhapusnya beban denda, alokasi kas internal perusahaan yang semula membeku untuk membayarkan denda kini dapat dialihkan secara langsung ke pos-pos produktif, mulai dari penguatan modal kerja, ekspansi bisnis, hingga pemenuhan serta peningkatan hak-hak para pekerja.

Memasuki sesi diskusi interaktif, tim narasumber Kanwil DJP Jawa Barat II menjelaskan secara rinci bahwa penentu persentase keringanan sanksi akan merujuk sepenuhnya pada tanggal pelunasan dan/atau tanggal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) oleh Wajib Pajak.

 

Skema berkeadilan ini bahkan tetap membuka pintu kesempatan lebar-lebar bagi ketetapan pajak yang rekening banknya terlanjur diblokir atau disita sebagian oleh otoritas.

 

Kondisi tersebut memberikan insentif ganda bagi pelaku usaha atas pelunasan pokok Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sekaligus bunga penagihannya.

Kendati menyajikan berbagai kemudahan dan keuntungan finansial, otoritas perpajakan tetap mengingatkan seluruh Wajib Pajak mengenai adanya batasan yuridis yang diatur ketat dalam Pasal 36 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), di mana hak pengajuan permohonan pengurangan sanksi dibatasi maksimal dua kali saja untuk setiap ketetapan yang dikeluarkan.

Menutup rangkaian kegiatan, Kanwil DJP Jawa Barat II mengimbau dengan sangat agar para pelaku usaha di wilayah Cirebon Raya, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan tidak menyia-nyiakan momentum emas ini.

 

 

Seluruh Wajib Pajak diharapkan segera bergerak cepat mendatangi helpdesk di KPP terdekat maupun berkonsultasi secara intensif dengan Account Representative (AR) masing-masing guna memperoleh panduan teknis pelunasan sebelum batas waktu berakhir.(Redaksi)