NAWACITAPOST.COM — Di tengah dinamika perdagangan global yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan kompetitif yang kian mengetat, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengambil langkah strategis yang progresif dan komprehensif.
Melalui unit operasionalnya di garda terdepan, Bea Cukai Tanjung Emas dan Bea Cukai Ternate secara simultan menggelar serangkaian forum strategis lintas sektor.
Langkah taktis ini dihadirkan guna membedah secara mendalam berbagai hambatan struktural maupun operasional yang selama ini membelenggu kinerja ekspor daerah, khususnya pada sektor unggulan strategis seperti industri kayu di Jawa Tengah dan komoditas perikanan di Maluku Utara.
Inisiatif diplomasi ekonomi dan fasilitasi perdagangan ini merefleksikan transformasi peran Bea Cukai yang tidak hanya berfungsi sebagai penjaga gerbang perbatasan dan pengumpul penerimaan negara (revenue collector), tetapi juga bertindak sebagai fasilitator perdagangan (trade facilitator) serta katalisator pertumbuhan ekonomi nasional.
Berdasarkan rilis resmi yang dilansir dari akun Facebook Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Rabu, 11 November 2026, sinergi kolaboratif ini menjadi pilar fundamental dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap denyut nadi dunia usaha di daerah.
Mengurai Benang Kusut Ekspor Produk Kayu di Jawa Tengah
Di wilayah pesisir utara Jawa, Bea Cukai Tanjung Emas menginisiasi langkah konkret dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Sinergi Layanan Lintas Sektor untuk Optimalisasi Ekspor Produk Kayu” pada Selasa (27/10) di Kantor Bea Cukai Tanjung Emas.
Forum tingkat tinggi ini dirancang secara khusus untuk mempertemukan seluruh ekosistem logistik dan rantai pasok ekspor, mulai dari instansi pemerintah pengampu regulasi, penyedia infrastruktur dan jasa logistik, asosiasi industri, hingga puluhan eksportir kayu dari berbagai penjuru wilayah Jawa Tengah.
Kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh industri pengolahan kayu dan produk olahannya menuntut adanya keterpaduan lintas instansi.
Sejumlah pemangku kepentingan strategis yang hadir dalam forum tersebut meliputi Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah VIII, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Jawa Tengah, PT Pelindo Regional III Cabang Tanjung Emas, PT Multi Terminal Indonesia (MTI), Indonesia National Shipowners’ Association (INSA) Semarang, serta Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) Jawa Tengah.
Dalam sesi diskusi yang berlangsung dinamis tersebut, para peserta mengidentifikasi serangkaian persoalan krusial yang secara signifikan memengaruhi efisiensi dan kelancaran arus ekspor produk kayu.
Isu-isu utama yang mengemuka ke permukaan meliputi fluktuasi harga patokan ekspor (HPE) yang sulit diprediksi, mekanisme penetapan bea keluar, kepastian serta kecepatan waktu pemeriksaan fisik barang di depo kontainer, hingga efisiensi penyelesaian dokumen kepabeanan.
Selain aspek kepabeanan murni, tingkat kepatuhan terhadap regulasi kehutanan dan standar karantina yang ketat, serta kesiapan infrastruktur dan fasilitas logistik pelabuhan, turut menjadi sorotan tajam yang menuntut pembenahan segera.
Membangkitkan Kembali Kejayaan Sektor Perikanan Maluku Utara
Sementara itu, gelombang tantangan yang jauh lebih mendesak tengah membayangi sektor kelautan dan perikanan di kawasan timur Indonesia.
Bea Cukai Ternate mengambil langkah intervensi strategis dengan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema “Mendorong Ekspor Perikanan Maluku Utara” pada Kamis (22/10) di Kantor Bea Cukai Ternate.
Forum ini mempertemukan unsur pemerintah daerah, pelaku usaha perikanan, kalangan akademisi, serta berbagai instansi teknis terkait guna merumuskan formula penyelamatan komoditas unggulan daerah.
Urgensi penyelenggaraan forum tersebut berpijak pada data statistik ekspor perikanan Maluku Utara yang menunjukkan tren kontraksi tajam hingga periode September 2026.
Nilai ekspor tercatat berada di angka USD721,8 ribu, mengalami anjlok drastis sebesar 84,77 persen jika dibandingkan dengan perolehan pada periode yang sama di tahun sebelumnya yang sempat menyentuh angka USD7,4 juta.
Angka penurunan yang sangat signifikan ini menjadi lonceng peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan merumuskan langkah-langkah pemulihan yang efektif.
Melalui forum konsultasi publik tersebut, para pemangku kepentingan membedah akar permasalahan yang selama ini melumpuhkan daya saing ekspor perikanan lokal.
Peserta secara terbuka menyoroti maraknya keberadaan rumpon ilegal di perairan Maluku Utara yang mengganggu ekosistem tangkapan, keterbatasan akses jaringan logistik rantai dingin (cold chain), serta belum optimalnya ketersediaan dan aksesibilitas pelabuhan yang memadai untuk mendukung operasional kontainer berukuran 40 kaki.
Di samping itu, peningkatan kapasitas manajerial dan teknis bagi para pelaku usaha perikanan lokal juga dinilai sebagai prasyarat mutlak agar potensi komoditas bahari daerah dapat dieksploitasi secara berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi.
Sinergi Lintas Sektor sebagai Kunci Utama Pemulihan Perdagangan
Menanggapi kompleksitas tantangan yang membentang di berbagai daerah tersebut, Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Netty Hartawati, memberikan penegasan penting mengenai esensi dari kolaborasi antar-lembaga.
Menurutnya, keterlibatan aktif dari berbagai instansi dalam forum-forum diskusi tersebut mencerminkan sebuah keniscayaan bahwa persoalan ekspor modern tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh satu institusi tunggal.
Kelancaran arus barang ke pasar internasional menuntut adanya keterpaduan yang harmonis antara pelayanan kepabeanan yang efisien, kepatuhan terhadap ketentuan teknis komoditas, kesiapan infrastruktur logistik yang handal, serta dukungan penuh dari para pelaku usaha itu sendiri.
Baca Juga: Spektakuler! PB Porprov XV Jabar 2026 Siapkan Pembukaan Megah di Stadion Patriot Candrabhaga
“Sinergi lintas sektor menjadi bagian penting dalam mendorong kelancaran ekspor. Melalui komunikasi dan koordinasi yang terbuka, berbagai kendala di lapangan dapat diidentifikasi bersama sehingga para pemangku kepentingan dapat merumuskan langkah perbaikan yang tepat,” pungkas Netty.
Dengan terbangunnya jembatan koordinasi yang solid antara Bea Cukai, kementerian/lembaga teknis, otoritas pelabuhan, dan para eksportir, optimisme kini kembali tumbuh.
Langkah strategis ini diharapkan mampu memangkas waktu tunggu logistik (dwelling time), menurunkan biaya transaksional perdagangan, serta pada gilirannya mampu mendongkrak kembali volume dan nilai ekspor daerah guna menggerakkan roda perekonomian nasional dari Sabang sampai Merauke.(Redaksi)
Artikel Terkait
Awas Bahaya Mengintai! Indikator Airbag Menyala, Apakah Kantong Udara Masih Bisa Mengembang?
Skandal Dana Bencana BNPB: KPK Bongkar Bagi-bagi Proyek, Adik Eks Kepala Kembali Diperiksa
Beli Mobil Baru Bukan Cuma Terima Kunci, Ini yang Wajib Diperiksa Konsumen
Korupsi Anggaran dan Hak Warga Terancam: Program Kopdes Merah Putih Digugat ke MK
Empat Bulan Menunggu Tanpa Kepastian: Pembeli Jaecoo Sunter Keluhkan Surat Kendaraan