Surat Mundur Gibran Muncul di Tengah Polemik Ijazah, DPR Justru Siapkan Langkah Politik

NAWACITAPOST.COM — Kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden mencuat di tengah eskalasi tekanan politik terkait polemik keabsahan ijazahnya.

 

Isu tersebut beredar tepat sehari sebelum usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dijadwalkan masuk ke dalam agenda rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berdasarkan keterangan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, Gibran disebut telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11/2026).

 

 

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengonfirmasi bahwa Gibran telah mengutarakan niat untuk mundur secara langsung kepada Prabowo dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026).

Kendati kabar penyerahan surat kepada presiden telah mencuat, proses konstitusional di parlemen tetap bergerak.

 

Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Indrajaya menegaskan bahwa proses politik tidak semestinya terhenti hanya karena adanya kabar pengunduran diri tersebut.

“Kalau memilih mundur, tempuh mekanisme pengunduran diri secara resmi. Kalau tidak, mekanisme HMP harus berjalan sesuai konstitusi,” ujarnya.

 

Desakan politik di parlemen tercatat telah memenuhi syarat administrasi untuk diproses lebih lanjut. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengonfirmasi bahwa sebanyak 120 anggota DPR yang berasal dari delapan fraksi telah menandatangani usulan HMP.

Usulan tersebut diajukan menyusul dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden. Menurut Saan, jumlah dukungan tersebut telah melampaui batas minimal pengajuan dan dijadwalkan untuk dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).

Kemunculan kabar pengunduran diri di saat mekanisme konstitusional di parlemen mulai bergulir ini memicu sorotan publik mengenai keterkaitan antara kedua peristiwa tersebut.

Secara ketatanegaraan, kabar penyerahan surat kepada presiden belum serta-merta membuat jabatan wakil presiden resmi lowong.

 

 

Hingga Rabu malam, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyatakan bahwa lembaganya belum menerima surat pengunduran diri resmi dari Gibran.

“Saya belum lihat, saya belum dengar,” kata Muzani ketika dimintai konfirmasi mengenai keberadaan surat pengunduran diri tersebut.

Dengan belum diterimanya surat tersebut oleh pimpinan MPR, proses kelembagaan belum dapat dinyatakan selesai. Rencana penyerahan surat resmi kepada MPR yang dikabarkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026) masih menunggu konfirmasi lebih lanjut.

Di sisi lain, dinamika pengunduran diri ini dinilai belum menjawab substansi persoalan polemik ijazah yang menjadi landasan bergulirnya usulan HMP.

 

 

Publik kini menanti pernyataan serta penjelasan resmi dari Gibran terkait latar belakang dan konsekuensi hukum maupun politik dari langkah yang diambilnya.(***)