NAWACITAPOST.COM — Di balik rapatnya pintu Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, sebuah babak krusial penegakan hukum internal resmi bergulir.
Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terhadap Irjen Eko Hadi Santoso digelar secara tertutup pada Selasa, 17 November 2026. Persidangan yang menyedot perhatian publik ini dimulai sejak pukul 09.00 WIB, mengunci rapat jalannya pemeriksaan dari akses langsung masyarakat.
Sidang berprofil tinggi ini merupakan kelanjutan dari rangkaian proses penegakan disiplin dan kode etik menyusul penetapan jadwal pemeriksaan sebelumnya.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan komitmen institusinya dalam mengawal proses hukum internal tersebut secara transparan dan akuntabel meski sidang digelar secara tertutup.
“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” ujar Trunoyudo.
Jejak Pelanggaran: Dari Penyalahgunaan Wewenang hingga Akses Ilegal
Dalam persidangan ini, Irjen Eko Hadi dipersangkakan atas serangkaian pelanggaran berat terhadap kode etik profesi. Dugaan tersebut mencakup penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, ketidakproseduralan, hingga dugaan permufakatan jahat untuk melakukan akses ilegal.
Titik pusat perkara ini bermuara pada dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Aktivitas tersebut diduga berkaitan dengan penggunaan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Pelanggaran tersebut diinyalir terjadi ketika Eko Hadi memegang kendali sebagai Kabagmon maupun saat mengemban tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal.
Atas perbuatan itu, Eko Hadi dijerat dengan sangkaan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Pimpinan Sidang dan Bayang-Bayang Sanksi PTDH
Pemeriksaan etik terhadap perwira tinggi tersebut dipimpin langsung oleh Komjen Hendro Pandowo selaku Ketua Komisi.
Didampingi oleh Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi, serta tiga anggota komisi lainnya yaitu Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.
Kasus ini sendiri membongkar keterlibatan sejumlah perwira tinggi. Polri sebelumnya telah menetapkan empat pati sebagai tersangka dalam skandal dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, yang meliputi Irjen Eko Hadi Santoso, Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Slamet Uliandi.
Badai sanksi telah mulai menerpa para tersangka. Ahrie Sonta tercatat telah lebih dahulu menghadapi palu sidang etik dan dijatuhi sanksi berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Kini, seluruh mata tertuju ke ruang tertutup Divpropam untuk menanti putusan akhir yang akan dijatuhkan kepada Irjen Eko Hadi.(***)
Artikel Terkait
Sentuhan Humanis KAI: 140 Warga Kampung Bahari Direlokasi Aman ke Hunian Senen
Wali Kota Bekasi Sapa Veteran Dien Mardiah Polla, Sosok Eks Ajudan Ibu Hartini Soekarno
Bekasi Peringati Hari Pahlawan: Momentum Kobarkan Semangat Pengabdian Mengisi Kemerdekaan
Kobarkan Semangat Atlet Muda, Wawali Harris Bobihoe Keliling Venue Pertandingan Porprov Jabar XV
Aksi Protes Tanpa Interupsi: Legislator PKS Viral Bentangkan Kertas Tuntut Gibran Mundur