Terbongkar Gara-Gara Perintah Hapus Grup WA, Ini Fakta Baru Kasus Listyo Sigit

NAWACITAPOST.COM — Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terungkap setelah munculnya perintah untuk menghapus grup WhatsApp serta data hasil penyadapan.

Instruksi penghapusan jejak komunikasi tersebut justru memicu kecurigaan personel bagian monitoring internal hingga berujung pada pelaporan resmi ke Bareskrim Polri.

Kronologi terbukanya perkara ini dipaparkan langsung oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis, 12 November 2026.

Baca Juga: Korupsi Anggaran dan Hak Warga Terancam: Program Kopdes Merah Putih Digugat ke MK

Terbongkar setelah Grup WhatsApp Dibubarkan

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menjelaskan bahwa titik balik pengungkapan kasus ini terjadi pada Oktober 2026. Saat itu, muncul perintah mendadak untuk membubarkan grup WhatsApp yang selama ini digunakan sebagai saluran penyampaian instruksi penyadapan.

Perintah pembubaran grup komunikasi tersebut turut disertai dugaan penghapusan data hasil penyadapan dari sistem LIMS dan PenLink's X atau PLX.

Langkah penghapusan data di kedua sistem tersebut memicu kecurigaan mendalam di kalangan personel bagian monitoring, yang kemudian mengambil langkah melaporkan dugaan peristiwa tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri.

Rumah Listyo Digeledah, 15 Ponsel Disita

Menindaklanjuti laporan tersebut, penyidikan terus bergulir hingga berujung pada penangkapan dan penahanan Listyo pada 4 November 2026.

Baca Juga: Dua Pendaki Remaja Hilang di Semeru, Drone Thermal Diterjunkan Tembus Rimba

Sehari berselang, tim penyidik melakukan penggeledahan di kediaman mantan orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut.

Dalam rangkaian proses penyidikan itu, kepolisian menyita berbagai perangkat elektronik dan dokumen krusial sebagai barang bukti, di antaranya:

15 unit telepon genggam
7 unit flashdisk
2 unit iPad
4 unit CPU, PC, atau laptop
1 unit modem
Sejumlah dokumen fisik serta catatan log data penyadapan

Enam Personel Monitoring Dimintai Perlindungan

Guna menjaga keamanan dan kelancaran proses hukum, Suyudi menyampaikan bahwa penyidik telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Koordinasi ini dilakukan untuk mengajukan permohonan perlindungan bagi enam personel dari tim monitoring.

Keenam anggota tersebut berstatus sebagai saksi kunci karena mengetahui secara rinci rangkaian aktivitas operasional yang berlangsung di bagian monitoring.

Satu Tersangka Jalani Tahanan Rumah dan Pendalaman Dugaan Makar

Dalam perkembangan penyidikan lainnya, Irjen Slamet Uliandi ditetapkan menjalani status tahanan rumah usai menjalani pemeriksaan pada 11 November 2026.

Baca Juga: IHSG Menguat, Asing Borong Saham Lagi di Tengah Bayang-Bayang MSCI

Keputusan penangguhan penahanan rutan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan kondisi kesehatan yang merujuk pada hasil pemeriksaan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri.

Sementara itu, tiga tersangka lainnya yakni Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta Nasution, saat ini mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob.

Selain mengusut perkara penyadapan, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi baru guna mendalami dugaan tindak pidana makar. Kendati demikian, Suyudi memberikan penegasan bahwa dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghilangan dokumen elektronik yang tengah ditangani tidak serta-merta membuktikan terjadinya tindak pidana makar.(***)