SURABAYA, NAWACITAPOST.COM – Penanganan perkara dugaan korupsi dana hibah Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur kembali menjadi sorotan. Jaringan Kawal Anti Korupsi (JAKA) Jawa Timur kembali menggelar aksi demonstrasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Kamis (12/11/2026).
Dalam aksi tersebut, massa membawa lima tuntutan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Mereka mendesak lembaga antirasuah itu segera menuntaskan penanganan seluruh tersangka dalam klaster Anwar Sadad, termasuk Anwar Sadad yang hingga kini belum menjalani persidangan dalam perkara tersebut.
Koordinator aksi JAKA Jatim, Musfiq, menegaskan bahwa pihaknya mempertanyakan ketimpangan penanganan perkara. Pasalnya, dari 12 orang yang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam klaster Anwar Sadad, baru empat orang yang ditahan dan menjalani persidangan.
Keempatnya adalah M. Mahrus, M. Fathullah, Wahid Ruslan, dan Muhammad Yahya. Proses persidangan mereka telah dimulai sejak 15 Oktober 2026 di Pengadilan Tipikor Surabaya. Sementara delapan tersangka lainnya, termasuk Anwar Sadad, Baguswahyudiona, Mahhud, Fauzan Adima, Jon Junaidi, Ahmad Heriyadi, Ahmad Affandy, dan Abdul Motollib, belum menjalani proses persidangan sebagaimana empat tersangka tersebut.
"Pertanyaannya sederhana, ada apa dengan delapan tersangka lainnya? Mengapa empat orang sudah ditahan dan disidangkan, sementara delapan lainnya masih menggantung? KPK harus memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat. Jangan sampai muncul kesan ada perlakuan berbeda dalam penegakan hukum," tegas Musfiq.
Menurutnya, perkara korupsi dana hibah Pokir DPRD Jatim bukan persoalan kecil. Kasus yang berkembang dari operasi tangkap tangan terhadap Sahat Tua Simanjuntak pada 14 Oktober 2022 itu telah menyeret sejumlah nama dari lingkungan legislatif maupun eksekutif Jawa Timur.
Musfiq mengingatkan, pada 5 Juli 2024 KPK mengumumkan penetapan 21 tersangka dalam pengembangan perkara tersebut. Setelah Kusnadi, mantan Ketua DPRD Jatim periode 2019–2024, meninggal dunia pada 16 Desember 2025 dan KPK menerbitkan SP3 terhadap perkaranya, perhatian publik kini tertuju pada penyelesaian klaster-klaster lainnya.
JAKA Jatim menilai transparansi dan konsistensi KPK menjadi taruhan dalam penanganan perkara ini. Musfiq bahkan mempertanyakan kemungkinan adanya intervensi atau perlakuan khusus terhadap pihak tertentu. Namun, dugaan tersebut menurutnya harus dijawab melalui keterbukaan proses hukum, bukan dibiarkan menjadi spekulasi publik.
Sorotan juga diarahkan kepada posisi Anwar Sadad yang disebut masih menjabat Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur sekaligus anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra.
"Jangan sampai jabatan politik menjadi alasan munculnya persepsi bahwa seseorang mendapatkan perlakuan berbeda di hadapan hukum. Semua warga negara harus memiliki kedudukan yang sama. KPK harus membuktikan bahwa tidak ada tersangka yang kebal hukum," ujarnya.
Selain mendesak KPK, JAKA Jatim juga meminta DPP Partai Gerindra mengevaluasi posisi Anwar Sadad di internal partai. Mereka menilai persoalan hukum yang tengah berjalan perlu menjadi pertimbangan serius agar tidak berdampak terhadap reputasi dan kepercayaan publik kepada partai.
JAKA Jatim bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto, selaku Ketua Umum Partai Gerindra, memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Mereka menilai pemberantasan korupsi harus menjadi komitmen nyata seluruh kader, bukan sekadar slogan politik.
Lima Tuntutan JAKA Jatim kepada KPK
Dalam aksi Kamis ini, JAKA Jatim menyampaikan lima tuntutan utama kepada KPK RI.
