GAPEMBI Turun Tangan! Beri Santunan dan Beasiswa Sarjana untuk Putra Almarhumah Kustini Relawan SPPG

NAWACITAPOST.COM — Dewan Pimpinan Wilayah Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (DPW GAPEMBI) Jawa Timur menunjukkan kepedulian nyata dengan mendatangi kediaman duka almarhumah Kustini relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (12/11/2026).

 

Kehadiran organisasi ini tidak hanya untuk menyampaikan belasungkawa, tetapi juga memastikan masa depan pendidikan putra almarhumah Kustini tetap terjamin, di tengah polemik pemberhentian Kustini sebagai relawan SPPG Desa Drenges, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Makhrus Sholeh Ketua DPW GAPEMBI Jawa Timur, yang diwakili oleh Supriadi, hadir langsung membawa amanah dari Alven Stony Ketua Umum serta seluruh keluarga besar GAPEMBI untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.

 

"Semoga almarhumah husnul khatimah, diampuni segala dosa-dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan," ujar Supriadi di hadapan pihak keluarga, Desa Trayang, Kecamatan Ngronggot, Nganjuk.

Dalam kunjungan tersebut, GAPEMBI menyerahkan bantuan santunan uang tunai sebesar Rp5.000.000. Tidak berhenti di situ, organisasi pengusaha ini juga mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan masa depan pendidikan putra almarhumah, Doddy Irawan.

"Yang kedua Sebagai bentuk kepedulian kami kepada keluarga, GAPEMBI berkomitmen memberikan beasiswa pendidikan kepada Mas Doddy Irawan selaku putra almarhumah Kustini, mulai dari SMK hingga perguruan tinggi atau sarjana," tegas Supriadi.

 

GAPEMBI berharap musibah yang menimpa keluarga almarhumah Kustini tidak memutus cita-cita dan perjalanan akademik Doddy Irawan.

Menyoroti dinamika pengelolaan SPPG serta isu pemberhentian relawan yang mencuat, GAPEMBI menekankan pentingnya mengedepankan aspek kemanusiaan dan keadilan dalam setiap pengambilan keputusan.

 

GAPEMBI berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan penerima manfaat (PM) maupun para relawan di lapangan.

 

"Terkait persoalan SPPG dan pemberhentian relawan, kami berharap hal ini bisa disikapi dengan baik dan bijaksana," kata Supriadi.

Ia menambahkan bahwa segala bentuk dinamika operasional seharusnya dapat diselesaikan melalui dialog yang konstruktif demi menjaga keharmonisan antara mitra, pengelola SPPG, dan relawan.

 

"Jangan sampai persoalan pekerjaan justru menambah beban bagi keluarga yang sedang mengalami musibah," imbuhnya.

 

"Sekali lagi, kami turut berduka cita. Semoga apa yang kami berikan bisa bermanfaat dan menjadi bentuk kepedulian kami kepada keluarga Mas Doddy Irawan," tutup Supriadi.

Di sisi lain, pihak keluarga almarhumah Kustini mengungkapkan kekecewaan dan keprihatinan mendalam terhadap sikap serta kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai persoalan SPPG dan pemberhentian relawan.

 

Bagi keluarga, profesi sebagai relawan SPPG merupakan satu-satunya tumpuan ekonomi almarhumah Kustini.

"Kami sangat menyayangkan apabila pengabdian dan kontribusi relawan yang selama ini ikut menyukseskan program MBG justru berakhir dengan pemberhentian tanpa mempertimbangkan dampak kemanusiaan bagi yang bersangkutan dan keluarganya," ungkap perwakilan keluarga almarhumah.

 

Pihak keluarga menegaskan bahwa ketiadaan sumber penghidupan lain membuat keputusan pemberhentian tersebut berdampak fatal bagi kelangsungan hidup mereka.

"Artinya, pemberhentian tersebut bukan sekadar kehilangan pekerjaan, tetapi juga kehilangan satu-satunya sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga," lanjutnya.

Keluarga juga mengingatkan bahwa para relawan di lapangan adalah manusia yang memiliki tanggung jawab dan keluarga, bukan sekadar instrumen kerja dalam menyukseskan program pemerintah.

"Sangat ironis apabila program yang membawa misi meningkatkan gizi dan kesejahteraan masyarakat justru dalam pelaksanaannya mengabaikan kesejahteraan orang-orang yang berada di garis depan," tegas pihak keluarga.

 

Atas kondisi tersebut, keluarga mendesak BGN agar tidak hanya berorientasi pada klaim keberhasilan program, melainkan turut bertanggung jawab atas nasib para pekerja di garis depan.

"Kami menuntut adanya evaluasi, kejelasan, dan tanggung jawab nyata. Jangan sampai pengabdian seseorang selama ini berakhir dengan kehilangan mata pencaharian tanpa adanya penyelesaian yang adil dan manusiawi," pungkas perwakilan keluarga.(Sakera)