Operasi Senyap Di Balik Barikade: Polda DIY Kerahkan 858 Polisi Preman Atas Perintah Kapolda

 

 

 

Di tengah spekulasi liar masyarakat yang menduga adanya pelibatan kelompok masyarakat atau organisasi massa tertentu dalam pengamanan aksi, institusi kepolisian menegaskan bahwa ratusan orang tersebut murni merupakan bagian dari korps bhayangkara yang bertindak di bawah komando langsung tingkat pimpinan tertinggi daerah.

 

Langkah taktis berintensitas tinggi ini diambil merespons dinamika lapangan yang bergerak di luar kendali pada Selasa malam, 10 November 2026.

 

Aksi penyampaian pendapat di muka umum yang mulanya berjalan dalam koridor tertib dan damai seketika berubah menjadi medan konfrontasi terbuka ketika jarum jam menunjukkan pukul 20.00 WIB.

 

Eskalasi konflik meledak di sekitar kawasan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, ditandai dengan aksi provokatif berupa pelemparan petasan berdaya ledak serta pembakaran fasilitas pengamanan yang menghanguskan tenda kecil di depan gedung legislatif tersebut.

Menghadapi situasi darurat yang meluas secara masif hingga merambah kawasan strategis di sekitar Universitas Gadjah Mada (UGM), pimpinan kepolisian daerah tidak tinggal diam.

 

 

Pelaksana Tugas (Plt) Kabidhumas Polda DIY, AKBP Novita Eka Sari, dalam keterangannya kepada awak media pada Jumat, 13 November 2026, membeberkan detail operasional di balik pengerahan kekuatan terselubung tersebut.

“Betul, itu adalah anggota kepolisian atau anggota Polda DIY termasuk dalam Satgas PAGAR, Patroli Siaga Reserse. Jadi itu bukan ormas ya, memang itu adalah benar anggota Polda DIY,” tegas AKBP Novita dengan nada lugas.

Sebanyak 858 personel yang tergabung dalam Satuan Tugas Penguatan Patroli Siaga Reserse (Satgas PAGAR) diterjunkan langsung ke titik-titik krusial.

 

Kehadiran ratusan personel ini merupakan wujud pelaksanaan instruksi tegas dari Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) DIY guna memperkuat Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dalam memulihkan ketertiban umum dan menegakkan hukum di tengah kecamuk kerusuhan.

 

Teka-teki mengenai alasan di balik penggunaan pakaian harian alih-alih seragam dinas resmi kepolisian akhirnya terjawab.

 

AKBP Novita menjelaskan bahwa karakteristik tugas satuan reserse secara mendasar memang menuntut mobilitas tertutup, sehingga penggunaan pakaian preman merupakan standar operasional yang sah dalam koridor penugasan khusus reserse.

“Memang Reserse kan bukan pakaian dinas ya, jadi dia pakaian preman,” jelasnya lebih lanjut.

Pengerahan armada taktis seperti truk Brimob yang terekam kamera netizen di kawasan Tugu Jogja—meliputi Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Margo Utomo—yang mengangkut puluhan orang berkaos hitam, bertopi, dan mengenakan tas selempang, merupakan strategi percepatan mobilisasi personel.

 

 

Kepolisian terpaksa menyebar kekuatan secara cepat untuk mengimbangi pergerakan massa yang terpencar ke berbagai sudut kota pasca tindakan pendorongan oleh aparat pengamanan.

Di balik operasi senyap dan kontroversi pengerahan Satgas PAGAR, Polda DIY memastikan bahwa tindakan tegas tetap berlandaskan pada instrumen hukum yang berlaku.

 

Hingga saat ini, penyidik kepolisian telah mengidentifikasi dan menetapkan dua orang peserta aksi sebagai tersangka atas kepemilikan barang-barang berbahaya yang memicu kerusakan dan membahayakan keselamatan jiwa selama kericuhan berlangsung.

“Yang ditetapkan tersangka membawa mercon, membawa bom molotov, dan membawa senjata tajam,” pungkas AKBP Novita, menegaskan komitmen institusinya dalam menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum di wilayah hukum Yogyakarta.(***)