Suket Gibran Resmi Dicabut, PTUN Jakarta Nyatakan Gugatan Mercy Toga Kirana Gugur

NAWACITAPOST.COM — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta secara resmi menyatakan gugatan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka yang diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana telah gugur pada Kamis, 12 November 2026.

Keputusan tersebut diambil oleh majelis hakim setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut dokumen yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.

 

Langkah pencabutan tersebut dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang telah diputus dalam perkara sebelumnya.

 

Ketua Majelis Hakim Rahmadi saat membacakan amar putusan di persidangan menyampaikan bahwa pihak penggugat juga diwajibkan untuk menanggung beban biaya perkara.

“Mengadili. Satu, menyatakan gugatan penggugat gugur. Kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah,” ujar Rahmadi.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menjelaskan bahwa pokok sengketa berupa suket penyetaraan pendidikan milik Gibran sudah tidak lagi wujud karena telah dicabut oleh instansi berwenang.

 

Kondisi ini mengakibatkan dokumen yang dimohonkan untuk dibatalkan dalam materi gugatan praktis sudah kehilangan kekuatan hukum dan tidak lagi berlaku.

 

Hakim menilai, apabila proses pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan, substansi putusan atas gugatan tersebut tidak akan lagi memiliki makna atau objek hukum yang nyata.

Mengingat tidak adanya ketentuan spesifik yang secara rigid mengatur penghentian pemeriksaan dalam situasi pencabutan objek sengketa TUN, majelis hakim kemudian menerapkan konsep hukum analogis dari ketentuan hukum publik lainnya.

 

Dengan dasar tersebut, majelis menegaskan bahwa putusan gugur ini sekaligus menutup segala ruang pemeriksaan maupun upaya hukum lanjutan atas perkara tersebut.

Perlu ditarik garis tegas bahwa putusan PTUN atas gugatan yang diajukan oleh Mercy Toga Kirana bukanlah putusan baru yang secara mandiri membatalkan suket Gibran.

 

 

Keputusan pembatalan dokumen tersebut sesungguhnya telah diputus terlebih dahulu oleh Mahkamah Agung melalui tingkat kasasi atas perkara yang diajukan oleh Subhan.

Melalui putusan nomor 742 K/TUN/2026, MA secara resmi mengabulkan permohonan kasasi Subhan dengan menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran adalah tidak sah serta batal demi hukum.

Dokumen dengan nomor registrasi 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 itu sendiri merupakan dokumen penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri yang sempat dipergunakan dalam persyaratan administratif pencalonan Gibran pada kontestasi Pemilu 2024.

Menanggapi putusan PTUN tersebut, kuasa hukum pihak penggugat dari Mercy, Denny Indrayana, berpandangan bahwa penetapan gugurnya gugatan ini tetap merupakan sebuah bentuk pencapaian dan kemenangan bagi kliennya.

 

 

Menurutnya, esensi dan tujuan utama dari dilayangkannya gugatan tersebut—yakni agar suket dicabut—telah berhasil tercapai.

Di sisi lain, kubu tergawangi oleh kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, melayangkan nota keberatan yang tegas atas keputusan yang diambil oleh majelis hakim. Ia menilai bahwa proses pengambilan keputusan oleh pengadilan kurang objektif serta dinilai mengabaikan prosedur baku dalam hukum acara yang berlaku.(***)