Keadilan di Layar Kaca: Menkeu Suahasil Bongkar Alasan Pajak Belanja Online

 

NAWACITAPOST.COM — Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa kebijakan pengenaan pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) domestik bukan sekadar instrumen fiskal untuk mendongkrak penerimaan negara, melainkan langkah fundamental untuk merajut kembali keadilan ekonomi di tengah era digital yang bergerak cepat.

 

Kebijakan ini dihadirkan guna meredam jurang ketimpangan yang selama ini mengancam eksistensi para pedagang konvensional. Penegasan tersebut disampaikan oleh Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

 

Di hadapan para awak media, ia mengupas tuntas urgensi di balik kebijakan yang mulai dikonsolidasikan pada bulan ini, seraya menyoroti realitas persaingan pasar yang selama ini berjalan pincang antara lapak fisik dan platform digital.

 

Dalam pemaparannya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyoroti ketimpangan nyata dalam perlakuan perpajakan antara transaksi di toko fisik dan transaksi melalui platform daring.

 

Ia memberikan ilustrasi konkret mengenai pembelian kebutuhan sehari-hari, seperti sehelai tisu, yang dikenakan perlakuan berbeda hanya karena perbedaan medium transaksi.

“Kalau anda beli tisu ini di gerai yang konvensional, ini bayar PPN. Tapi kalau anda beli tisu ini lewat online, tidak ada PPNnya. Sehingga menjadi tidak level playing field. Jadi menjaga level playing field ini, esensi dari PMSE yang sedang mulai diterapkan ini,” jelas Suahasil secara lugas.

Kondisi tanpa pajak pada transaksi digital tertentu sebelumnya dinilai menciptakan distorsi pasar yang merugikan pedagang konvensional.

 

 

Melalui kebijakan PMSE dalam negeri, pemerintah berupaya keras mengembalikan keseimbangan ekosistem perdagangan agar tercipta arena persaingan usaha yang setara (level playing field).

“Pengenaan pajak PMSE adalah untuk memperbaiki level playing field ini. Meskipun tingkat pajak untuk yang online lebih kecil,” tambahnya.

Suahasil juga mengingatkan bahwa penerapan pungutan atas transaksi digital bukanlah sebuah diskriminasi baru, melainkan bentuk perluasan dari sistem perpajakan yang sebelumnya telah diterapkan secara konsisten pada perdagangan elektronik lintas negara (cross-border).

Sebagai bentuk analogi, ia merujuk pada layanan hiburan digital berlangganan yang telah lebih dahulu terintegrasi dengan sistem perpajakan nasional. Tanpa disadari oleh masyarakat luas, mekanisme pemungutan PPN tersebut telah berjalan mulus melalui tagihan rutin setiap bulannya.

 

“Anda bayar PPN di dalam rekening bulanan, langganan dari video streaming tersebut. Itu sudah bayar pajak pertambahan nilai. Sehingga sudah ada pajak pertambahan nilai yang terkumpul melalui perdagangan menggunakan sarana elektronik,” ujar Suahasil.

Dengan perluasan cakupan ke ranah domestik, pemerintah memastikan bahwa seluruh bentuk transaksi digital—baik lokal maupun internasional—tunduk pada prinsip keadilan perpajakan yang proporsional.

Terkait dengan implementasi teknis di lapangan, kebijakan PMSE untuk transaksi dalam negeri mulai dikonsolidasikan secara intensif pada November 2026.

 

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah mempersiapkan rekapitulasi data secara komprehensif sebelum angka penerimaan resmi dipublikasikan ke hadapan publik.

 

Suahasil merinci bahwa proses konsolidasi Surat Pemberitahuan (SPT) oleh DJP baru akan rampung pada pertengahan November ini.

 

Mengingat siklus pembayaran pajak yang jatuh tempo pada tanggal 15 setiap bulannya, laporan perdana mengenai kinerja penerimaan pajak PMSE domestik baru akan diumumkan secara transparan pada laporan bulan depan.

“Dan nanti pembayarannya adalah pada tanggal 15, pertengahan bulan juga pembayarannya. Jadi nanti akan kita laporkan angka dari PMSE transaksi dalam negeri,” pungkasnya menutup sesi konferensi pers.(Fifi Abdurahman)