Pundi-Pundi Negara Tembus Rp2.618 Triliun, Menkeu Suahasil Optimistis Target APBN Tercapai

 

NAWACITAPOST.COM — Di tengah dinamika global dan domestik yang kian menantang, optimisme tinggi terpancar dari Gedung Kementerian Keuangan.

 

Realisasi pendapatan negara hingga akhir Oktober 2026 telah mencatatkan angka yang impresif, menyentuh Rp2.618 triliun atau setara dengan 83 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Capaian makroekonomi yang solid ini diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026 yang digelar di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

 

 

Di hadapan awak media, ia menegaskan bahwa fondasi fiskal nasional berada pada jalur yang sangat aman dan terkendali.

“Realisasi APBN per 31 Oktober untuk pendapatan negara Rp2.618 triliun atau 83 persen dari APBN dan diantaranya termasuk penerimaan pajak Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen APBN. Dan kepabianan cukai Rp267,2 triliun atau 79,5 persen APBN,” ujar Suahasil dalam pemaparannya.

Lebih jauh membedah struktur penerimaan tersebut, pilar utama perpajakan menyumbang kontribusi terbesar dengan angka Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target.

 

Sementara itu, sektor kepabeanan dan cukai turut memperkokoh pundi-pundi negara dengan perolehan mencapai Rp267,2 triliun, atau berada di kisaran 79,5 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN.

 

Kabar yang tidak kalah menggembirakan datang dari pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Suahasil dengan bangga mengungkapkan bahwa realisasi PNBP secara gemilang telah melampaui target awal.

 

Lonjakan ini didorong oleh sejumlah instrumen penerimaan yang progresif, termasuk hasil dari langkah tegas penertiban kawasan hutan serta surplus dari Bank Indonesia.

“PNBP sudah di atas target dan ini karena beberapa penerimaan negara bukan pajak termasuk penertiban kawasan hutan dan juga surplus Bank Indonesia,” tambahnya.

Meski demikian, pemerintah tidak boleh lengah. Sisa waktu dua bulan terakhir pada tahun 2026—yakni November hingga Desember—menuntut kerja keras ekstra untuk mengumpulkan sisa penerimaan sebesar Rp590,1 triliun yang bersumber dari akumulasi pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNBP.

 

Dalam kesempatan yang sama, Suahasil turut meluruskan angka estimasi sisa penerimaan yang sempat ia sebutkan pada kesempatan sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa angka Rp600 triliun merupakan bentuk pembulatan dari nilai presisi sesungguhnya.

“Ini angkanya waktu itu saya bultkan ke angka Rp600. Termasuk pajak di dalamnya adalah Rp514 triliun presisinya di angka itu,” jelasnya.

Seiring dengan roda pendapatan yang terus berputar kencang, realisasi belanja negara hingga 31 Oktober 2026 juga mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Total belanja negara telah terserap sebesar Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu anggaran.

Realisasi tersebut terdistribusi ke dalam beberapa pos utama, yakni belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp1.239 triliun, belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp1.104,5 triliun, serta dana transfer ke daerah (TKD) yang telah tersalurkan sebesar Rp653,6 triliun atau mencakup 94,3 persen dari target Rp693 triliun.

 

“Dan termasuk di dalamnya adalah belanja kementerian lembaga Rp1.239 triliun, belanjaan non-kementerian lembaga Rp1.104,5 triliun, termasuk transfer ke daerah yang saat ini Rp653,6 triliun, dan ini sudah 94,3 persen dari target Rp693,” urai Suahasil.

Memasuki ujung tahun, pemerintah masih memegang mandat untuk merealisasikan sisa belanja negara sebesar Rp945,2 triliun pada November dan Desember 2026.

 

Guna memaksimalkan dampaknya, Suahasil menginstruksikan seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk segera mempercepat penyelesaian program-program belanja prioritas agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas.

Kendati demikian, ia memberikan penekanan khusus agar kecepatan eksekusi anggaran tidak mengorbankan prinsip kehati-hatian. Efisiensi dan ketepatan sasaran tetap menjadi panglima tertinggi dalam pemanfaatan uang rakyat.

 

“Bukan berarti Rp945 triliun kemudian dibagi-bagikan begitu saja. Kita ingin memastikan bahwa uang rakyat dipakai dengan baik, belanjanya cepat namun efisiensinya juga tetap muncul,” tegas Suahasil dengan nada lugas.

Dari sisi keseimbangan primer dan fiskal, defisit APBN hingga 31 Oktober 2026 tercatat berada di angka Rp379,3 triliun, atau setara dengan 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun realisasi pembiayaan anggaran telah mencapai Rp595,2 triliun dari target awal sebesar Rp689 triliun.

Pemerintah sebelumnya telah melakukan penyesuaian target defisit APBN dari 2,68 persen menjadi 2,85 persen terhadap PDB sebagaimana tercantum dalam laporan semester.

 

Walau demikian, Suahasil memastikan bahwa jangkar fiskal negara akan terus dijaga ketat di bawah batas psikologis 3 persen terhadap PDB hingga menutup tahun anggaran 2026.

 

“Kita akan terus menjaga defisit di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto,” pungkasnya menutup sesi konferensi pers.(Fifi Abdurahman)