Babak Akhir Kursi Kekuasaan: Gibran Mundur dari Wapres Usai Berkonsultasi dengan Prabowo

 

NAWACITAPOST.COM — Panggung politik nasional diguncang oleh sebuah keputusan besar. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, secara resmi melepas jabatannya setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026).

 

Langkah drastis ini diambil di tengah pusaran polemik konstitusional dan tekanan politik yang memuncak di parlemen. Presiden Prabowo Subianto secara terbuka membenarkan bahwa Gibran telah membangun komunikasi intensif dengannya sebelum mengambil keputusan krusial tersebut.

 

Dalam jumpa pers resmi di Istana Kepresidenan Jakarta, Prabowo mengungkapkan bahwa mantan Wali Kota Solo itu sempat meminta pandangan serta pertimbangan darinya dalam beberapa hari terakhir.

 

"Dalam beberapa hari terakhir beliau terus konsultasi sama saya, minta pandangan-pandangan saya," ujar Prabowo, Kamis (12/11/2026).

“Dan hari ini beliau buktikan sikap beliau, langsung datang ke saya, langsung datang ke pimpinan MPR untuk menyampaikan keputusan beliau," tambahnya.

Surat pernyataan pengunduran diri Gibran diterima oleh Presiden Prabowo pada Kamis pagi sekitar pukul 10.15 WIB. Usai menghadap Kepala Negara, Gibran langsung mendatangi pimpinan MPR RI guna menyampaikan surat keputusan pengunduran dirinya secara formal.

Meskipun diwarnai suasana penuh emosional dan tarik-menarik kepentingan politik, Prabowo menyatakan bahwa dirinya menerima keputusan tersebut dengan sikap menghormati pilihan sang wakil presiden.

 

 

Kepala Negara menilai langkah yang diambil Gibran mencerminkan jiwa besar dan tanggung jawab moral yang tinggi di tengah situasi pelik.

“Dengan berat hati saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil. Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan,” tutur Presiden.

Menurut pemaparan Prabowo, keputusan berat ini bermula dari adanya putusan hukum yang mengindikasikan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan administratif berdasarkan sistem konstitusional yang berlaku di Indonesia.

Keputusan mundur Gibran dari kursi nomor dua di Indonesia ini terjadi hanya berselang sehari setelah dirinya menyatakan kesiapan penuh untuk menghadapi proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

 

 

Langkah hukum tersebut berkaitan erat dengan polemik pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya oleh Mahkamah Agung (MA).

Sebelumnya, pada Selasa (10/11/2026), Gibran sempat menegaskan komitmennya untuk membuka dan menghadirkan seluruh dokumen pendidikannya mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sarjana (S1) guna membuktikan keabsahannya dalam proses peradilan mendatang.

Kendati demikian, gelombang tekanan politik di Senayan bergerak jauh lebih cepat. Di tengah pusaran polemik ijazah tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI justru telah menerima usulan resmi untuk menggulirkan hak menyatakan pendapat (HMP).

 

Usulan pemakzulan ini dilayangkan karena Gibran dinilai tidak lagi memenuhi syarat konstitusional sebagai Wakil Presiden.

 

Hingga berita ini diturunkan, usulan tersebut telah mengantongi tanda tangan dari 120 anggota DPR yang berasal dari delapan fraksi berbeda — jauh melampaui ambang batas minimal syarat pengajuan HMP yang hanya memerlukan dukungan sedikitnya 25 orang anggota dewan.

 

Kini, kemunduran Gibran menutup lembaran dinamika kekuasaan yang telah menyita perhatian publik dalam beberapa pekan terakhir.(Fifi Abdurahman)