Yusril Buka Suara soal Suket SMA Gibran Dicabut, Singgung Konsekuensi Jabatan Wapres

NAWACITAPOST.COM — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra angkat bicara mengenai pencabutan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

 

Dalam pernyataan resminya pada Kamis (12/11/2026), Yusril menegaskan bahwa pencabutan tersebut bersifat final dan berpotensi memicu konsekuensi konstitusional terhadap jabatan Wakil Presiden.

Menurut Yusril, pembatalan dokumen yang diterbitkan pada 2019 itu merupakan bentuk pelaksanaan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, suket penyetaraan pendidikan Gibran tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

 

"Surat keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Yusril.

Lebih lanjut, Yusril menilai putusan MA telah mengubah posisi hukum dokumen penyetaraan pendidikan Gibran yang sebelumnya digunakan untuk memenuhi syarat pencalonan pada Pemilihan Presiden 2024.

 

Apabila persyaratan pendidikan tersebut dinyatakan tidak terpenuhi akibat pencabutan dokumen, ia menilai persoalan ini berkaitan langsung dengan syarat konstitusional jabatan Wakil Presiden.

"Kalau penyetaraan pendidikannya sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden," tutur Yusril.

 

"Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan," pungkasnya.

Yusril merinci bahwa pencabutan suket penyetaraan pendidikan Gibran ditetapkan di Jakarta pada Rabu (11/11/2026) melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026.

 

Beleid tersebut secara resmi membatalkan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

Ia menegaskan langkah Kemendikdasmen tersebut bukanlah tindakan administratif biasa, melainkan kewajiban hukum pejabat pemerintahan untuk mematuhi putusan pengadilan sesuai amar putusannya.

 

 

Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Selain memaparkan dasar pencabutan, Yusril memastikan tidak tersedia lagi jalur hukum bagi pemerintah untuk mempertahankan keberlakuan suket tersebut.

 

Dalam sengketa tata usaha negara (TUN), pejabat pemerintahan yang berstatus sebagai tergugat tidak memiliki hak untuk mengajukan peninjauan kembali (PK).

"Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat," papar Yusril.

"Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK. Karena itu, dalam perkara ini tidak ada lagi jalan hukum untuk mempertahankan surat keterangan yang sudah dibatalkan oleh MA," sambungnya.

Pernyataan tersebut merujuk pada posisi Kemendikdasmen sebagai tergugat dalam gugatan yang dilayangkan oleh warga bernama Subhan.

 

Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Subhan serta menyatakan surat penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.(***)