Presiden Prabowo Terima Mundurnya Gibran dengan Berat Hati

 

NAWACITAPOST.COM — Istana Negara bergeming dalam suasana khidmat di tengah gelombang dinamika politik nasional. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi mengumumkan penerimaan surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

 

Langkah konstitusional ini diambil menyusul proses hukum yang bergulir serta dinamika ketatanegaraan yang berkembang pesat dalam beberapa waktu terakhir.

Konferensi pers yang digelar di Istana Negara pada Kamis (12/11/2026) tersebut menandai babak baru dalam konstelasi pemerintahan nasional.

 

 

Presiden Prabowo menegaskan bahwa keputusan tersebut tidaklah mudah untuk diterima, mengingat kebersamaan dan sinergi yang telah terjalin selama masa pemerintahan.

Di hadapan para awak media, Kepala Negara menyampaikan pandangannya secara terbuka mengenai keputusan politik yang diambil oleh sang wakil presiden.

 

Presiden Prabowo menilai langkah mundur tersebut mencerminkan integritas moral yang tinggi serta kedewasaan dalam berpolitik.

 

Lebih lanjut, Presiden menuturkan bahwa keputusan tersebut menunjukkan jiwa besar dari seorang pemimpin. Menurutnya, sikap yang ditunjukkan oleh Gibran merefleksikan nilai-nilai kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika konstitusi.

“Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan,” tutur Presiden menambahkan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Negara turut menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi serta kontribusi nyata Gibran selama mendampingi roda pemerintahan.

 

Berbagai capaian strategis yang diraih pemerintah dalam kurun waktu dua tahun terakhir dinilai tidak terlepas dari peran aktif Wakil Presiden.

 

Pengunduran diri Gibran dari kursi orang nomor dua di Republik ini diserahkan secara resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada Kamis (12/11/2026).

 

Langkah ini dilakukan berselang sehari setelah pernyataan kesiapan Gibran untuk menghadapi proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Proses hukum tersebut bermula dari adanya putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA.

 

Menanggapi hal tersebut, pada Selasa (10/11/2026), Gibran menegaskan komitmennya untuk menghadirkan dokumen pendidikan lengkap mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sarjana demi transkrinsitas pembuktian di muka hukum.

 

Di sisi lain, tekanan politik di parlemen turut meningkat seiring dengan bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

 

Usulan pemakzulkan tersebut, yang dimotori oleh penilaian ketidakcukupan syarat administratif jabatan, telah ditandatangani oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi—jauh melampaui ambang batas minimal 25 anggota yang disyaratkan oleh regulasi konstitusional.

Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo kini bersiap melanjutkan agenda pembangunan nasional dengan memastikan stabilitas birokrasi dan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah transisi politik yang krusial ini.(Fifi Abdurahman)