KPK hingga Aktivis Masuk Daftar, Kapolri Bongkar Sasaran Penyadapan Ilegal

NAWACITAPOST.COM — Pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo terus bergulir dan membuka fakta baru yang mengejutkan publik.

 

Berdasarkan keterangan resmi yang disampaikan oleh pimpinan Polri di hadapan parlemen, spektrum sasaran operasi pemantauan tanpa izin tersebut ternyata jauh melampaui lingkaran Presiden Prabowo Subianto, merambah ke berbagai lini vital pemerintahan, lembaga penegak hukum, hingga kelompok masyarakat sipil.

Temuan krusial mengenai meluasnya peta target penyadapan ini diungkapkan secara langsung oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 12 November 2026.

 

 

Dalam forum pengawasan legislatif tersebut, Suyudi memaparkan perkembangan penyidikan yang menunjukkan betapa masifnya jangkauan pihak-pihak yang diduga menjadi objek pengintaian ilegal.

Berdasarkan pemaparan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di hadapan para anggota Komisi III DPR RI, daftar sasaran yang berhasil diidentifikasi oleh tim penyidik mencakup spektrum kekuasaan dan elemen masyarakat yang sangat luas.

 

Selain Presiden Prabowo Subianto, operasi penyadapan ilegal tersebut diduga menyasar lingkaran dalam Istana Kepresidenan, jajaran kementerian dan lembaga negara, pejabat tinggi pemerintah, anggota DPR, serta sejumlah pimpinan dan entitas partai politik.

Tidak berhenti pada ranah eksekutif dan legislatif, jaring penyadapan ini juga tercatat menyentuh pimpinan daerah di tingkat provinsi seperti gubernur, hingga jajaran pimpinan kewilayahan kepolisian yakni kepala kepolisian daerah (kapolda).

 

 

Bahkan, lembaga-lembaga penegak hukum independen dan institusi negara lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, serta berbagai elemen di internal Polri sendiri turut tercantum dalam berkas target yang ditemukan penyidik.

"Organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa," kata Suyudi saat melanjutkan pemaparan mengenai kelompok yang diduga menjadi sasaran dalam rapat kerja tersebut.

Kapolri menegaskan bahwa rincian daftar target yang dipaparkannya tersebut merupakan bagian integral dari materi penyidikan yang saat ini masih terus didalami dan diverifikasi secara cermat oleh jajaran penyidik kepolisian.

 

Pendalaman dilakukan untuk memetakan motif, durasi, serta metode teknis yang digunakan dalam memantau komunikasi berbagai pihak tersebut.

 

Menyikapi sensitivitas dari temuan nama-nama pejabat tinggi, institusi negara, hingga kelompok aktivis dalam daftar sasaran tersebut, Jenderal Suyudi Ario Seto memberikan klarifikasi hukum yang tegas guna mencegah munculnya spekulasi liar di tengah masyarakat.

 

Menurutnya, pencantuman nama individu maupun kelompok dalam daftar target penyadapan sama sekali tidak berimplikasi pada status hukum mereka.

"Tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana," tegas Suyudi di hadapan Komisi III DPR.

Penegasan ini menjadi garis pemisah yang krusial dalam konstruksi perkara yang sedang ditangani Polri. Status sebagai korban atau sasaran pemantauan harus dibedakan secara mutlak dari dugaan keterlibatan seseorang dalam jaringan maupun praktik penyadapan ilegal itu sendiri.

 

 

Dengan demikian, pihak-pihak yang namanya tercantum dalam berkas temuan penyidik diposisikan sebagai objek yang hak privasi dan kerahasiaan komunikasinya diduga telah dilanggar.

Dalam perkembangan penegakan hukum atas perkara ini, tim penyidik Polri telah menetapkan empat orang perwira tinggi berpangkat jenderal sebagai tersangka. Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Listyo Sigit, bersama tiga jenderal lainnya yakni Slamet Uliandi, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta Nasution.

Berdasarkan konstruksi penyidikan yang diungkap kepolisian, masing-masing tersangka diduga memiliki peran spesifik dalam rantai komando operasi penyadapan ilegal tersebut. Listyo Sigit diduga berperan sebagai pihak yang memberikan perintah langsung sekaligus menentukan siapa saja yang menjadi target penyadapan.

 

Sementara itu, tiga tersangka lainnya—Slamet Uliandi, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta Nasution—diduga terlibat aktif dalam proses pemberian persetujuan, penerusan instruksi secara berjenjang, hingga tahap pelaksanaan teknis penyadapan di lapangan.

 

Seiring dengan pendalaman terhadap luasnya target yang menyasar simbol-simbol negara dan institusi vital, Polri juga mengonfirmasi telah membuka penyelidikan baru terkait dugaan tindak pidana makar dalam rangkaian perkara ini.

 

Meski demikian, Jenderal Suyudi mengingatkan agar publik tetap mengedepankan asas kehati-hatian dan pembuktian hukum yang sah.

 

Ia menekankan bahwa temuan mengenai adanya praktik penyadapan ilegal tidak dapat serta-merta ditarik kesimpulan secara langsung sebagai tindakan makar tanpa melalui proses pembuktian unsur pidana yang mendalam dan objektif.(***)