Bayang-Bayang Sejarah 1998: Gibran Mundur, Istana Pastikan Kursi Kosong Tanpa Sidang Paripurna MPR

NAWACITAPOST.COM — Mundurnya Gibran dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia mengejutkan publik nasional dan membawa ingatan kolektif bangsa kembali pada lembaran sejarah kepemimpinan nasional dekade akhir abad ke-20.

 

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa dokumen pengunduran diri yang diajukan Gibran memiliki pola redaksional dan karakteristik yuridis yang sangat identik dengan pernyataan pengunduran diri Presiden ke-2 RI, Soeharto, pada tahun 1998 silam.

Kemiripan fundamental tersebut terletak pada penggunaan frasa tegas yang menyatakan berhenti atas kehendak sendiri, sebuah bentuk keputusan hukum mandiri yang langsung mengikat tanpa memerlukan proses ratifikasi atau konsensus politik lanjutan dari lembaga legislatif tertinggi negara.

 

Dalam pandangan tata negara yang disampaikan kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 12 November 2026, Yusril menjelaskan secara terperinci mengapa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI tidak lagi memerlukan agenda sidang paripurna khusus guna membahas persetujuan atau penolakan atas mundurnya sang Wakil Presiden.

“Ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto yang saya draf tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata menyatakan berhenti,” ucap Yusril kepada awak media.

“Menurut pendapat saya, sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju atau tidak setuju dengan surat berhentinya itu,” imbuhnya menegaskan.

Lebih lanjut, penggunaan diksi 'berhenti' secara konstitusional menegaskan bahwa langkah politik tersebut murni merupakan manifestasi kedaulatan personal pemegang jabatan.

 

“Kalau menyatakan berhenti, itu tidak memerlukan consent atau persetujuan dari pihak lain, karena itu keputusan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” jelas Yusril.

Meskipun preseden pengunduran diri ini mengingatkan publik pada transisi kekuasaan historis tahun 1998, mekanisme konstitusional yang mengatur suksesi pengisian jabatan pasca-pengunduran diri Gibran dipastikan menempuh jalur hukum yang sama sekali berbeda.

 

Yusril menegaskan bahwa kekosongan pucuk pimpinan tertinggi negara dan posisi wakil kepala negara memiliki implikasi operasional yang berlainan dalam hukum tata negara Indonesia.

“Presiden berhenti, otomatis digantikan oleh Wakil Presiden. Sekarang ini yang berhenti Wakil Presiden, kan enggak bisa digantikan siapa-siapa, kecuali dilakukan melalui pemilihan,” sambung Yusril.

 

Proses pengisian kekosongan jabatan tersebut diatur secara ketat agar tidak melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat di bilik suara, melainkan dikembalikan sepenuhnya kepada mandat konstitusional lembaga perwakilan rakyat.

“Tapi pemilihannya bukan langsung oleh rakyat dalam pemilu yang diselenggarakan KPU. Pemilihannya dilakukan oleh MPR dan sama sekali tidak melibatkan KPU,” terangnya.

Langkah administratif kenegaraan bergerak cepat menyusul keputusan politik tersebut.

 

Gibran secara resmi telah menyerahkan dokumen surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI dalam sebuah pertemuan tertutup yang berlangsung selama kurang lebih 20 menit pada hari yang sama, yakni Kamis, 12 November 2026.

 

Berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku, MPR kini memegang mandat konstitusional untuk segera merespons kekosongan jabatan tersebut dengan batas waktu paling lama 60 hari guna menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden pengganti.

 

Sidang paripurna khusus ini digelar setelah pimpinan negara menerima secara resmi surat pengajuan dua nama calon pengganti dari Presiden.

Seluruh rangkaian proses transisi darurat ini berpedoman secara mutlak pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara eksplisit mengamanatkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR wajib menggelar sidang istimewa untuk memilih wakil presiden baru dari dua kandidat usulan presiden demi menjaga stabilitas ketatanegaraan Republik Indonesia.(***)