MPR Gelar Rapat Krusial, Tentukan Jadwal Sidang Pemilihan Wapres Pengganti Gibran

NAWACITAPOST.COM — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menjadwalkan rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026, guna menentukan jadwal sidang paripurna pengisian jabatan Wakil Presiden RI.

Berdasarkan keterangan resmi MPR, rapat yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.00 WIB tersebut akan melibatkan jajaran pimpinan MPR, pimpinan fraksi, serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR.

 

Agenda ini digelar menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden, yang surat resminya telah diterima oleh pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026.

 

Menurut keterangan resmi lembaga tinggi negara tersebut, forum rapat gabungan akan memfokuskan pembahasan pada empat agenda strategis terkait mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Agenda pertama adalah menetapkan tanggal pasti pelaksanaan sidang paripurna MPR untuk memilih Wakil Presiden pengganti Gibran. Kedua, rapat akan menyepakati pengiriman surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pengajuan dua nama calon Wakil Presiden.

Agenda ketiga meliputi pembentukan tim verifikasi yang bertugas memeriksa kelengkapan berkas persyaratan para calon yang diajukan Presiden. Keempat, MPR akan membentuk tim ad hoc guna menyiapkan rancangan ketetapan MPR terkait proses pengisian jabatan tersebut.

Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya telah menyampaikan bahwa seluruh unsur pimpinan fraksi dan kelompok DPD di MPR akan dilibatkan secara penuh dalam rapat gabungan ini.

 

MPR menyatakan bahwa jabatan Wakil Presiden RI resmi mengalami kekosongan terhitung sejak Kamis, 12 November 2026. Segera setelah menerima surat pengunduran diri Gibran, pimpinan MPR langsung menggelar rapat pimpinan untuk merumuskan langkah tindak lanjut konstitusional.

Mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, MPR diwajibkan menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadinya kekosongan jabatan.

 

Dalam mekanisme konstitusi, Wakil Presiden yang baru akan dipilih oleh MPR dari dua nama calon yang diusulkan oleh Presiden.

Sebelumnya, Ahmad Muzani juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki batas waktu selama 14 hari setelah surat permintaan dari MPR diterbitkan untuk menyerahkan dua nama calon pengganti Wakil Presiden tersebut.

 

 

Melalui penyelenggaraan rapat gabungan ini, MPR secara resmi memulai tahapan lanjutan dalam proses pengisian kursi orang nomor dua di Indonesia.(***)