NAWACITAPOST.COM — Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden resmi memicu mekanisme konstitusional pengisian kekosongan jabatan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Berdasarkan pernyataan Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden Prabowo Subianto kini memiliki tenggat waktu selama 14 hari untuk menyodorkan dua nama kandidat pengganti sebelum dipilih melalui sidang MPR.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa pihak pimpinan lembaga legislatif tersebut telah menerima surat pengunduran diri Gibran pada Kamis, 12 November 2026.
Menindaklanjuti surat tersebut, MPR segera menyusun serangkaian tahapan kelembagaan guna mengisi kekosongan jabatan orang nomor dua di Indonesia itu.
Mekanisme Konstitusional dan Tenggat 14 Hari
Proses pergantian wakil presiden yang berhenti di tengah masa jabatan diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Aturan tersebut mengamanatkan MPR untuk menyelenggarakan sidang guna memilih satu wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Menurut penjelasan Muzani, hitungan mundur bagi Presiden Prabowo untuk menentukan dua nama kandidat dimulai sejak surat permintaan resmi dari MPR diterbitkan.
"Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari," ujar Ahmad Muzani dalam keterangannya, Kamis.
Batas Waktu MPR dan Penentuan Kandidat
Dalam mekanisme ketatanegaraan ini, Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki kewenangan untuk menunjuk langsung wakil presiden pengganti.
Presiden hanya berperan sebagai pengusul dua nama kandidat, sementara hak penuh untuk menentukan dan memilih satu di antaranya berada di tangan anggota MPR.
Setelah menerima usulan dua nama dari Presiden, MPR wajib menuntaskan seluruh rangkaian sidang pemilihan paling lambat 60 hari terhitung sejak terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden.
Baca Juga: Tantang Kepala Dinas Berinovasi, Sekda Kota Bekasi Gembleng Pimpinan Birokrasi Jadi Visioner
Guna mendukung kelancaran proses tersebut, MPR akan membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dokumen administrasi para calon, serta tim ad hoc yang bertugas merancang ketetapan MPR terkait pergantian jabatan ini.
Rapat Gabungan Jadi Tahap Awal
Sebagai langkah konkret perdana, MPR menjadwalkan penyelenggaraan rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026, pukul 14.00 WIB. Pertemuan ini melibatkan unsur pimpinan fraksi-fraksi MPR serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Terdapat empat agenda utama yang dibahas dalam rapat gabungan tersebut, yakni penetapan jadwal sidang paripurna, pengiriman surat permintaan dua nama calon kepada Presiden, pembentukan tim verifikasi, serta pembentukan tim ad hoc.
Dengan bergulirnya tahapan ini, publik kini menantikan dua figur yang akan diajukan Presiden Prabowo untuk memperebutkan kursi Wakil Presiden di parlemen.(***)
Artikel Terkait
Aksi Protes Tanpa Interupsi: Legislator PKS Viral Bentangkan Kertas Tuntut Gibran Mundur
Baru 5 Hari Sepakat, 25 Siswa Cirebon Kembali Diduga Keracunan MBG
Setelah Pertemuan 2,5 Jam: Wapres Gibran Dikabarkan Sampaikan Niat Mundur ke Presiden Prabowo
Pajak Ringan Usaha Kencang: DJP Jabar II Tawarkan Penghapusan Sanksi 100 Persen
Imigrasi Belawan Gelar Aksi Kemanusiaan Lewat IMIPAS PEDULI 2026