JAKARTA — Di tengah dinamika pergerakan roda perekonomian nasional yang kian menunjukkan tren positif, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berhasil mencatatkan pencapaian gemilang.
Hingga penghujung bulan Oktober 2026, pundi-pundi penerimaan negara dari sektor pajak telah terkumpul hingga menyentuh angka fantastis, yakni sebesar Rp1.796,8 triliun.
Capaian luar biasa ini merepresentasikan pertumbuhan yang amat signifikan, yakni melonjak hingga 23,2 persen apabila dikomparasikan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Kendati demikian, di balik angka raksasa yang hampir menyentuh target psikologis Rp1.800 triliun tersebut, tantangan besar masih membentang luas di hadapan otoritas fiskal.
Pemerintah harus kembali bekerja ekstra keras guna meraup sisa target penerimaan yang tersisa demi mengamankan stabilitas fiskal dan fondasi pembiayaan pembangunan nasional hingga akhir tahun anggaran berjalan.
Derap Aktivitas Ekonomi dan Transformasi Coretax Menopang Kinerja Pajak
Konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026 yang diselenggarakan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat (13/11/2026), menjadi saksi atas pemaparan kinerja keuangan negara yang disampaikan secara langsung oleh Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Di hadapan para awak media, ia menjabarkan secara rinci bagaimana denyut aktivitas masyarakat memegang peranan krusial dalam mendongkrak kepatuhan serta volume setoran pajak.
“Penerimaanan pajak telah terkumpul Rp1,796,8 triliun, hampir Rp1,800 triliun telah dikumpulkan oleh teman-teman di Direkturat Jenderal Pajak. Angka Rp1,796 triliun itu adalah tumbuh 23,2 persen dibandingkan tahun lalu,” ungkap Suahasil dengan penuh penekanan.
Ia menambahkan bahwa kenaikan ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan berjalan secara linier seiring dengan menggeliatnya berbagai sektor kegiatan ekonomi di tengah masyarakat.
Ketika aktivitas transaksi, produksi, dan konsumsi di level akar rumput hingga korporasi meningkat, secara otomatis potensi penerimaan yang dapat disedot oleh negara turut mengalami eskalasi yang seirama.
Selain faktor eksternal berupa pemulihan dan penguatan aktivitas ekonomi, optimalisasi internal yang dilakukan oleh pemerintah melalui pembenahan infrastruktur digital turut memberikan dampak monumental.
Kehadiran Core Tax Administration System (Coretax) yang dikembangkan oleh DJP Kemenkeu telah berhasil merevolusi lanskap administrasi perpajakan di tanah air.
Platform terpusat ini mengintegrasikan seluruh lini proses bisnis serta layanan perpajakan ke dalam satu ekosistem digital yang efisien, sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban kontribusinya dengan jauh lebih mudah, transparan, dan akuntabel.
Sisa Target Rp514 Triliun dan Komitmen Pembiayaan Belanja Negara
Meskipun capaian per akhir Oktober telah merangsek mendekati angka Rp1.800 triliun, Suahasil secara terbuka mengingatkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah belum sepenuhnya usai.
Mesin birokrasi perpajakan harus terus dipacu secara maksimal mengingat masih terdapat sisa target yang sangat masif, yakni sebesar Rp514 triliun, yang wajib dikejar hingga tirai tahun 2026 ditutup.
“Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp1,800 triliun dan masih ada Rp514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak,” ucap Suahasil, menyiratkan beratnya medan juang yang harus dilalui oleh para pegawai pajak di sisa waktu tahun ini.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa setiap rupiah dari pundi-pundi pajak yang dihimpun dari keringat rakyat tersebut bukanlah sekadar angka statistik di atas kertas.
Dana tersebut dialokasikan secara langsung untuk membiayai roda belanja negara, mulai dari pembangunan infrastruktur strategis, penyediaan layanan publik, hingga subsidi dan bantuan sosial yang menyangga kesejahteraan masyarakat luas.
Oleh karena itu, sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan segenap elemen masyarakat menjadi kunci mutlak.
“Rp514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga,” tutur Suahasil penuh harap.
Bedah Komponen: PPh, PPN, hingga Lonjakan Sektor Migas
Dalam pemaparan resminya, Suahasil turut membedah secara mendalam struktur pembentuk penerimaan pajak hingga Oktober 2026 yang menunjukkan performa beragam di tiap-tiap pos penerimaan:
- Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas: Tercatat membukukan angka sebesar Rp893,10 triliun, yang merepresentasikan pertumbuhan positif sebesar 16,6 persen.
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM): Mencapai total Rp793,55 triliun dengan lonjakan pertumbuhan yang sangat agresif, yakni sebesar 39,1 persen, yang ditopang oleh kuatnya daya beli dan konsumsi domestik.
- Pajak Penghasilan (PPh) Migas: Membukukan penerimaan sebesar Rp48,88 triliun, mencatat rekor pertumbuhan tertinggi yakni melesat hingga 84,7 persen.
“PPH non migas naik karena aktivitas ekonomi dan administrasi pajak. Kalau PPH migas naikannya 84,7 persen, itu adalah tumbuh seiring dengan naiknya harga minyak bui itu sendiri. PPnBM meningkat tinggi di topang konsumsi dalam negeri dan daya beli yang kuat,” jelas Suahasil menguraikan variabel pendorong di balik angka-angka tersebut.
Di sisi lain, terdapat beberapa pos penerimaan yang mengalami koreksi atau penurunan, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang turun 3,7 persen menjadi Rp20,52 triliun, pajak lainnya nondeposito turun 9 persen menjadi Rp7,1 triliun, serta deposito pajak yang terkoreksi cukup dalam sebesar 49,8 persen menjadi Rp33,6 triliun.
Suahasil meluruskan bahwa penurunan pada pos deposit pajak bukanlah indikasi menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak.
Sebaliknya, hal tersebut terjadi lantaran wajib pajak kini semakin terbiasa melakukan penyetoran dan pembayaran secara langsung ke pos-pos jenis pajak yang semestinya tanpa harus melalui akun deposit penampungan sementara.
Dana dalam akun deposit tersebut nantinya akan otomatis teralokasikan ke pos PPh atau PPN setelah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) diselesaikan.
Sebagai pelengkap struktur penerimaan negara dari era digital, pemerintah juga berhasil mengantongi setoran pajak dari sektor Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp14 triliun, yang mencakup komponen PPh dan PPN dari transaksi perdagangan berbasis digital.(Fifi Abdurahman)
