Suahasil Nazara Tegaskan APBN 2026 On Track, Melawan Mitos "APBN Tekor"

 

NAWACITAPOST.COM — Kementerian Keuangan secara resmi mengumumkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Oktober 2026.

 

Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jumat (13/11/2026), Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan bahwa fondasi fiskal nasional berada di jalur yang tepat (on track) di tengah dinamika ekonomi global maupun domestik.

Paparan tersebut disampaikan Suahasil dengan didampingi oleh tiga wakilnya, yakni Juda Agung, Luky Alfirman, dan Nurkholisoh Ibnu Aman, serta jajaran pejabat eselon I Kementerian Keuangan. Berdasarkan data per 31 Oktober 2026, pendapatan negara telah berhasil mencapai Rp2.618 triliun.

 

Capaian pendapatan negara tersebut merepresentasikan 83 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2026. Angka ini mencatatkan pertumbuhan yang impresif sebesar 23,9 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

“Untuk APBN kita, sampai dengan akhir bulan Oktober pendapatan negara telah terkumpul Rp2.618.000.000, ini 83 persen dari target dan tumbuh 23,9 persen dari tahun lalu,” tegas Suahasil dalam paparannya.

Sementara itu, dari sisi penyerapan anggaran, realisasi belanja negara hingga akhir Oktober 2026 telah mencatatkan angka Rp2.997,2 triliun atau setara dengan 78 persen dari pagu anggaran total. Realisasi ini juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 15,6 persen dibandingkan tahun lalu.

Menanggapi angka-angka tersebut, Suahasil Nazara menilai bahwa pelaksanaan instrumen fiskal selama sepuluh bulan berjalan ini telah sesuai dengan perencanaan strategis pemerintah.

 

“Ini adalah hasil yang baik kalau dilihat, baik pendapatan negara maupun belanja negara on track untuk pelaksanaan 10 bulan APBN,” tuturnya.

Lebih lanjut, Suahasil memproyeksikan bahwa realisasi belanja negara akan mengalami eskalasi atau lonjakan yang signifikan pada bulan November dan Desember.

 

Lonjakan ini merupakan pola musiman di mana sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) lazimnya merampungkan kontrak kerja serta melakukan penyelesaian pembayaran menjelang akhir tahun anggaran.

“Seperti biasa Kementerian Lembaga itu menyelesaikan seluruh kontrak pada bulan Desember, sehingga meskipun pekerjaannya sudah berlangsung, tapi pembayarannya nanti akan banyak yang di bulan Desember. Karena pembayaran-pembayaran semua biasanya mengikuti penyelesaian kontrak,” jelasnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Suahasil Nazara secara khusus meluruskan penggunaan istilah “APBN tekor” yang kerap disematkan oleh sejumlah media massa untuk menggambarkan kondisi ketika pendapatan negara berada di bawah total belanja.

Posisi APBN per 31 Oktober 2026 sendiri tercatat mengalami defisit sebesar 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang bergerak progresif menuju target defisit akhir tahun sebesar 2,85 persen dari PDB.

“Sekali lagi saya ingin menyampaikan, teman-teman media kadang-kadang ada yang suka pakai kata APBN tekor. Tekor artinya pendapatannya lebih rendah dari belanja. Tapi memang inilah APBN kita, didesain dari sejak awal,” tegas Suahasil Nazara.

Ia menekankan bahwa penyematan kata "tekor" mengandung konotasi yang keliru apabila diartikan sebagai bentuk kerugian bisnis.

 

 

Menurutnya, instrumen negara tidak mengenal kerangka komersial berupa untung dan rugi, melainkan instrumen redistribusi kesejahteraan untuk masyarakat luas.

“Kalau menggunakan kata tekor bukan berarti tekor itu rugi. APBN itu gak ada urusan dengan untung dan rugi, APBN itu adalah belanja untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat,” imbuhnya.

Menutup paparannya, Suahasil Nazara menegaskan kembali bahwa postur APBN sejak awal perencanaannya memang dirancang dalam posisi defisit secara terukur, bukan mengalami kerugian finansial.

“Jadi APBN memang didesain, defisit, bukan didesain tekor dalam arti rugi. Ini mungkin saya tegaskan. Moga-moga teman-teman media lebih mengerti menggunakan kata yang tepat, supaya semuanya bisa betul-betul mengerti pelaksanaan APBN itu seperti apa,” pungkasnya.

 

Sementara itu, keseimbangan primer APBN hingga saat ini masih tercatat berada dalam zona positif, meski diperkirakan akan mengalami penyesuaian seiring berjalannya akselerasi belanja negara hingga pengujung tahun 2026.(Fifi Abdurahman)