Senin, 16 November 2026

Babak Baru Skandal Penyadapan Prabowo: Nasib Irjen Eko Hadi Ditentukan Besok

Photo Author
Tiarsin, Nawacita Post
- Senin, 16 November 2026 | 21:10 WIB
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. (Sumber: Polri)
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. (Sumber: Polri)

NAWACITAPOST.COM — Proses penegakan kode etik terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru.
 
Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Pol. Eko Hadi Santoso pada Selasa, 17 November 2026.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengonfirmasi kepastian jadwal persidangan tersebut pada Senin, 16 November 2026.
 

"Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri," kata Trunoyudo.
 

Jeratan Dugaan Pelanggaran Etik dan Susunan Komisi

Irjen Eko Hadi merupakan salah satu perwira tinggi Polri yang berstatus tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur terhadap Prabowo.
 
Ia diduga kuat terlibat dalam penyalahgunaan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Dalam persidangan besok, jenderal bintang dua tersebut dihadapkan pada sejumlah sangkaan pelanggaran etik berat, meliputi penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional, serta akses ilegal.
 

Untuk mengadili perkara ini, Polri menunjuk Komjen Pol. Hendro Pandowo sebagai ketua komisi sidang KKEP, didampingi oleh Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan selaku wakil ketua.
 
Sementara itu, tiga posisi anggota komisi lainnya diisi oleh Irjen Pol. Untung Widiatmoko, Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol. Toni Ariadi Efendi.
 
 
 
 
 
 

Berjalan Paralel dengan Penyidikan Pidana

Penanganan etik terhadap Eko merupakan langkah internal Polri yang berjalan beriringan dengan proses penyidikan pidana.
 
 
Kasus besar ini mencuat ke publik setelah tim penyidik mendalami adanya praktik penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk saluran komunikasi milik Presiden Prabowo.

Dalam pusaran skandal ini, Eko tercatat sebagai satu dari empat perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tiga perwira tinggi lainnya yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, serta Irjen Pol. Slamet Uliandi.

Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta Nasution telah lebih dahulu menjalani sidang etik pada 10 November 2026 lalu. Hasil persidangan tersebut berujung pada penjatuhan sanksi tegas berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan dari dinas kepolisian.

Sidang KKEP pada Selasa mendatang akan menjadi penentu nasib karier Eko Hadi di institusi Bhayangkara, sekaligus menjadi perkembangan krusial dalam pengusutan tuntas kasus penyadapan kepala negara.(***)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Tiarsin

Tags

Artikel Terkait

Terkini