NAWACITAPOST.COM — Dinamika suksesi kursi orang nomor dua di Indonesia memasuki babak krusial dan penuh pertaruhan konstitusional pasca-mundurnya Gibran Rakabuming Raka.
Pengamat Kebijakan Publik, Sugiyanto (SGY), melontarkan peringatan keras kepada Presiden Prabowo Subianto agar ekstra cermat dan tidak terburu-buru dalam menentukan dua nama calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran yang resmi menanggalkan jabatannya pada Kamis (12/11/2026).
Menurut Sugiyanto, langkah politik Presiden dalam menominasikan pengganti Gibran berada di persimpangan jalan yang sangat rawan.
Apabila tidak berpijak secara presisi pada koridor konstitusi dan regulasi yang berlaku, keputusan Kepala Negara tersebut berpotensi memicu badai persoalan hukum baru hingga berujung pada sengketa uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Menurut saya, Presiden Prabowo harus benar-benar berhati-hati dalam menentukan calon pengganti Gibran. Jangan sampai keputusan yang diambil justru menimbulkan persoalan hukum baru, bahkan berujung pada gugatan ke MK,” tutur Sugiyanto kepada Nawacitapost.com dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/11/2026).
Benturan Norma: Penjelasan UU MD3 vs Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945
Akar potensi krisis hukum ini bermuara pada adanya ketegangan norma antara aturan di tingkat undang-undang dengan hukum dasar tertinggi negara.
Sugiyanto secara spesifik menyoroti ketentuan dalam Penjelasan Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Beleid tersebut mematok syarat ketat mengenai asal partai politik bagi kandidat Wakil Presiden pengganti.
Dalam rumusan UU MD3, mekanisme pengusulan dua calon Wapres kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memang menjadi hak prakarsa Presiden.
Namun, ruang gerak Presiden dibatasi karena kedua kandidat tersebut wajib berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum sebelumnya.
Sugiyanto menilai pembatasan ini sangat problematis dan berisiko mengebiri hak prerogatif konstitusional Presiden apabila disandingkan langsung dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pasal tersebut menjadi payung hukum utama yang mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden. Adapun bunyi lengkap Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menegaskan:
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
Berdasarkan teks konstitusi tersebut, pembagian kewenangan sudah tergambar jelas: Presiden memegang otoritas tunggal untuk mengusulkan dua nama calon, sementara MPR menjalankan fungsi konstitusional untuk memilih salah satu di antaranya dalam tenggat maksimal 60 hari.
Tidak ada satu pun frasa dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengunci bahwa kedua calon tersebut harus berasal dari koalisi partai pengusung pada pemilu lalu.
“Di sinilah letak persoalannya. Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 justru memberikan pembatasan mengenai asal partai politik calon Wakil Presiden. Padahal, pembatasan semacam itu tidak secara eksplisit tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945,” tuturnya.
Lebih jauh, Sugiyanto mengkritisi praktik legislasi yang menyelipkan norma pembatas ke dalam bagian penjelasan undang-undang.
Secara teori perundang-undangan, bagian penjelasan semestinya hanya berfungsi sebagai tafsir resmi untuk menerangkan maksud suatu batang tubuh pasal, bukan menciptakan norma hukum baru ataupun menambah prasyarat yang justru mempersempit kewenangan lembaga negara yang telah dijamin konstitusi.
Perbandingan Sistematis dengan Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945
Sugiyanto mengakui bahwa secara politis dan filosofis, klausul asal partai politik dalam UU MD3 dapat dipahami sebagai instrumen untuk merawat kesinambungan mandat politik rakyat yang diberikan kepada pasangan terpilih.
Kendati demikian, dalam negara hukum (rechtsstaat), rasionalitas politik semacam itu tetap wajib diuji validitasnya di hadapan bunyi dan kehendak asli (original intent) konstitusi.
Untuk memperkuat analisisnya, Sugiyanto membedah struktur Pasal 8 UUD 1945 secara komparatif dengan membandingkan ayat (2) dan ayat (3).
Dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945—yang mengatur skenario darurat apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan—pembentuk konstitusi secara eksplisit dan rinci mencantumkan syarat asal partai politik.
Pada ayat (3) tersebut, MPR diwajibkan memilih pasangan Presiden dan Wapres dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya.
Sebaliknya, ketika menyusun Pasal 8 ayat (2) yang khusus mengatur kekosongan kursi Wakil Presiden semata, pembentuk konstitusi sengaja tidak mencantumkan batasan asal partai politik tersebut.
Baca Juga: Pundi-Pundi Negara Tembus Rp2.618 Triliun, Menkeu Suahasil Optimistis Target APBN Tercapai
Menurut Sugiyanto, kontras redaksional antar-ayat dalam satu pasal yang sama ini bukanlah kebetulan, melainkan pilihan sadar pembentuk konstitusi yang memiliki konsekuensi yuridis mendalam.
“Perbedaan rumusan ini tentu tidak boleh diabaikan. Sebab, ketika pembentuk konstitusi secara tegas mencantumkan persyaratan tertentu dalam satu ayat, tetapi tidak mencantumkannya dalam ayat lain, hal tersebut patut menjadi bahan pertimbangan dalam menafsirkan konstitusi,” jelasnya.
Penjelasan UU MD3 Dinilai Layak Diuji ke MK
Bertolak dari disharmoni regulasi tersebut, Sugiyanto memandang Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 sangat layak untuk dibawa ke meja hijau guna menjalani uji materiil (judicial review) di Mahkamah Konstitusi.
Kewenangan absolut MK untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 telah dijamin tegas dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya.
Meski pintu konstitusional terbuka lebar, Sugiyanto mengingatkan bahwa jalur gugatan ke MK bukanlah perkara mudah yang bisa ditempuh sembarang pihak. Merujuk pada Pasal 51 UU MK, setiap pemohon wajib membuktikan kedudukan hukum (legal standing) secara ketat.
Warga negara atau entitas hukum yang menggugat tidak cukup hanya melontarkan dalil pertentangan norma secara abstrak, melainkan harus mampu menguraikan secara spesifik hak atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan—baik secara aktual maupun potensial—serta membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian tersebut dengan berlakunya norma yang diuji.
Apabila syarat formil dan konstruksi hukumnya terpenuhi, Sugiyanto memetakan bahwa pokok permohonan dapat difokuskan pada pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 terhadap Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Adapun petitum atau tuntutan yang dapat diajukan kepada majelis hakim konstitusi meliputi tiga poin krusial:
- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Penjelasan Pasal 4 huruf e UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 8 ayat (2), sepanjang dimaknai membatasi kewenangan Presiden dalam mengusulkan dua calon Wakil Presiden hanya dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu sebelumnya.
- Menyatakan penjelasan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagai pembatasan konstitusional terhadap kewenangan Presiden untuk mengusulkan dua calon Wakil Presiden.
Menempatkan Konstitusi di Atas Kepentingan Partai
Sugiyanto menekankan bahwa bangunan argumentasi hukum dalam permohonan uji materiil tersebut harus diracik secara kokoh, terutama dalam mengurai doktrin larangan pembentukan norma baru di bagian penjelasan undang-undang serta implikasi perbedaan pengaturan antara Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.
Ia pun bersikap objektif dengan menyadari bahwa kubu yang mempertahankan keutuhan UU MD3 pasti memiliki pembelaan yuridis yang kuat, khususnya bertumpu pada doktrin stabilitas pemerintahan dan mandat koalisi pengusung.
Oleh sebab itu, perdebatan ini harus diselesaikan melalui dialektika penafsiran konstitusi yang jernih, bukan ditarik ke ruang tarik-menarik kepentingan politik praktis.
Lebih lanjut, Sugiyanto menegaskan bahwa esensi persoalan ini jauh melampaui sekadar spekulasi mengenai dari partai mana sosok pengganti Gibran akan berasal—apakah dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, maupun kekuatan politik lainnya.
Fokus utamanya adalah menjaga kemurnian kewenangan konstitusional Presiden dalam mengusulkan dua nama kandidat tanpa terbelenggu syarat tambahan yang tidak diamanatkan oleh UUD 1945. Jika friksi penafsiran antara UU MD3 dan konstitusi terus meruncing, MK menjadi satu-satunya muara yang sah untuk menghadirkan kepastian hukum.
“Namun, perlu saya tegaskan, argumentasi ini merupakan pandangan awal yang masih terbuka untuk diperdebatkan. Belum tentu MK akan mengabulkan permohonan tersebut. Semuanya bergantung pada argumentasi Pemohon, kedudukan hukum, alat bukti, serta pertimbangan dan putusan hakim konstitusi,” ucap Sugiyanto.
Menutup analisisnya, Sugiyanto kembali menyerukan kewaspadaan penuh kepada Presiden Prabowo dalam menavigasi momentum krusial ini.
Ia berharap proses pengisian kursi Wakil Presiden yang telah memiliki rel konstitusional yang jelas tidak tergelincir menjadi krisis ketatanegaraan maupun kegaduhan politik nasional yang berlarut-larut.
“Presiden Prabowo harus berhati-hati. Jangan sampai persoalan penggantian Wakil Presiden yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme konstitusi justru berkembang menjadi polemik hukum dan politik yang berkepanjangan,” pungkasnya.
Bagi Sugiyanto, prinsip tertinggi dalam bernegara tidak boleh ditawar: konstitusi wajib ditempatkan jauh di atas kepentingan partai politik mana pun, sebab UUD 1945 merupakan kompas hukum dasar tertinggi yang mengikat seluruh lembaga negara dalam menjalankan mandat kekuasaannya.(Fifi Abdurahman)
Artikel Terkait
Yusril Buka Suara soal Suket SMA Gibran Dicabut, Singgung Konsekuensi Jabatan Wapres
Berat Hati, Presiden Prabowo Hormati Keputusan Ksatria Gibran Mundur dari Kursi Wapres
Prabowo Tetap Dukung Gibran Usai Mundur dari Wapres, Ini Pesannya
Prabowo Ungkap Strategi Pembagian Tugas dan Blusukan Gibran ke Pelosok
Jejak Singkat Gibran di Puncak Kekuasaan, dari Balai Kota Solo hingga Mundur