Rabu, 18 November 2026

Negara Digoyang Gugatan: Tiga Warga Desak MK Perjelas Hak Pensiun Presiden!

Photo Author
Tiarsin, Nawacita Post
- Rabu, 18 November 2026 | 15:07 WIB
Gugatan aturan pensiun presiden dan wapres diajukan ke MK untuk meminta kejelasan kriteria pemberhentian dengan hormat dan tanpa hormat. (Sumber: MK)
Gugatan aturan pensiun presiden dan wapres diajukan ke MK untuk meminta kejelasan kriteria pemberhentian dengan hormat dan tanpa hormat. (Sumber: MK)

NAWACITAPOST.COM — Hak keuangan dan administratif mantan pemimpin tertinggi negara mendadak berada di ambang ketidakpastian.
 
Tiga warga negara resmi melayangkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mempertanyakan aturan krusial mengenai hak pensiun Presiden dan Wakil Republik Indonesia.

Gugatan hukum yang sarat tensi politik ini telah didaftarkan secara resmi dengan Nomor Perkara 428/PUU-XXIV/2026 pada Senin, 16 November 2026.
 
 
Objek yang dipersoalkan adalah substansi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 yang dinilai menyimpan celah hukum menganga.
 

Celah Aturan dan Bayang-Bayang Diskresi Politik

Sorotan tajam para pemohon tertuju pada Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978. Beleid tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh hak pensiun.

Namun, aturan itu dinilai luput memberikan batasan objektif yang tegas mengenai kriteria spesifik yang mendasari pemberhentian seorang kepala negara dengan hormat ataupun tanpa hormat.
 
Akibat fatal dari kekosongan norma ini, penentuan status pemberhentian yang krusial bagi masa depan hak pensiun justru sangat bergantung pada diskresi politik.
 

"Ketentuan ini menyerahkan kepastian hak keuangan/administratif dan pensiun negara kepada keputusan diskresi politik akibat ketiadaan atau keberadaan rumusan eksplisit oleh lembaga politik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam hal hendak memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden secara tidak dengan hormat," demikian bunyi uraian permohonan.

Situasi tersebut dinilai membuka lebar potensi ketidakpastian hukum yang mencederai prinsip konstitusional.
 
Para pemohon lantas merujuk pada perlindungan konstitusional Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang secara tegas menjamin hak setiap warga negara atas kepastian hukum yang adil.
 
 
 
 
 

Desakan Batasan Tegas Pemberhentian Kepala Negara

Melalui permohonan tersebut, ketiga pemohon yakni I Wayan Satria Pratama Bayu Negara, Marcellinoananta Surya Timur, dan Agripa Tri Fosa Sianipar, mendesak Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir konstitusional yang lebih rigid dan berkeadilan.

Mereka memetakan usulan kategori pemberhentian secara terperinci guna menutup ruang tafsir sepihak:

  • Pemberhentian dengan hormat: Diusulkan mencakup kondisi meninggal dunia, mengundurkan diri atas alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pemberhentian yang murni berbasis alasan nonpelanggaran.
  • Pemberhentian tanpa hormat: Diusulkan khusus berlaku bagi kepala negara atau wakilnya yang terbukti dipidana atas tindak pidana tertentu, melanggar sumpah atau janji jabatan, maupun melakukan perbuatan tercela.

Baca Juga: KDM Sayangkan Pencopotan Foto Gibran di DPRD Jabar: Demokrasi Butuh Adab

 

Menanti Palu Hakim Konstitusi

Kendati gelombang gugatan ini telah resmi mencuat ke ruang publik, status hukum yang berlaku saat ini belum mengalami perubahan apa pun. Berdasarkan administrasi kepaniteraan MK, perkara ini baru teregistrasi pada 16 November 2026.

Tahapan persidangan perdana berupa pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan baru akan digelar pada Rabu, 25 November 2026. Publik kini menanti langkah majelis hakim konstitusi dalam menguji konstitusionalitas aturan pensiun tertinggi di negeri ini.(***)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Tiarsin

Tags

Artikel Terkait

Terkini