Anggaran MBG Tembus Rp173,2 Triliun, 58,2 Juta Jiwa Nikmati Gizi Gratis

 

NAWACITAPOST.COM — Kementerian Keuangan melaporkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 31 Oktober 2026 telah mencatatkan angka fantastis sebesar Rp173,2 triliun.

 

Capaian ini menunjukkan tren kenaikan yang signifikan sebesar 13,05 persen jika dibandingkan dengan posisi per September 2026 yang berada di angka Rp153,2 triliun.

Lonjakan penyerapan anggaran tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

 

“Sampai dengan 31 Oktober telah direalisasikan Rp173,21 triliun,” ujar Suahasil dalam pemaparannya.

Program strategis nasional ini tidak hanya mencatatkan kenaikan dari sisi anggaran, tetapi juga memperluas cakupan penerima manfaat secara masif.

 

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dana yang digelontorkan hingga akhir Oktober tersebut telah tersalurkan kepada 58,2 juta penerima manfaat di seluruh penjuru tanah air.

Distribusi masif ini didukung penuh oleh operasional 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Keberadaan ribuan unit pelayanan ini menjadi garda terdepan dalam memastikan asupan gizi masyarakat tersalurkan secara tepat sasaran.

 

Lonjakan kinerja dan efektivitas penyaluran program ini tidak terlepas dari langkah transformatif yang diambil oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

 

Menurut Suahasil, capaian tersebut merupakan hasil nyata dari reformasi manajemen BGN yang mulai bekerja secara intensif sejak Juli 2026.

Reformasi tata kelola ini difokuskan untuk mempertajam ketepatan sasaran penerima manfaat serta memperluas akses layanan ke wilayah-wilayah prioritas.

 

Sebagai bagian dari pemerataan, BGN bahkan telah mengaktifkan 1.500 SPPG yang tersebar di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kawasan dengan tingkat prevalensi stunting yang tinggi.

 

Tidak berhenti pada perluasan wilayah, BGN juga melakukan inovasi melalui uji coba sistem prasmanan di sekolah-sekolah. Inovasi ini melibatkan 65 SPPG di 10 provinsi, di samping penerapan digitalisasi pada rantai pasok dan tata kelola sumber daya manusia di tingkat daerah.

“Kita melihat bahwa di teman-teman manajemen baru BGN yang telah bekerja sejak bulan Juli lalu, telah mulai melakukan berbagai macam reform atas tata kelola MBG,” tutur Suahasil.

Atas berbagai terobosan tersebut, Kementerian Keuangan memberikan apresiasi tinggi kepada manajemen baru BGN. Langkah pembaharuan ini dinilai krusial dalam menjaga akuntabilitas sekaligus mendongkrak kualitas pelaksanaan program di lapangan.