Rabu, 18 November 2026

MK 135 dan Wacana Pilkada Lewat DPRD: Siapa Diuntungkan? Armuji, Lia Istifhama hingga Yona Bagus Masuk Peta Persaingan Surabaya

Photo Author
Elya Yuddy Irawan, Nawacita Post
- Rabu, 18 November 2026 | 15:26 WIB
Gambar ilustrasi AI
Gambar ilustrasi AI

 

SURABAYA NAWACITAPOST.COM - Ada perubahan besar yang sedang membayangi masa depan demokrasi Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal. Di tengah perubahan tersebut, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mengemuka. Dua isu ini patut dibaca secara bersamaan, karena berpotensi mengubah peta perebutan kekuasaan, termasuk di Kota Surabaya.

Pertanyaan mendasarnya sederhana, tetapi memiliki konsekuensi politik yang besar: apabila rakyat tidak lagi memilih wali kota secara langsung, siapa yang paling diuntungkan? Apakah figur yang memiliki popularitas tinggi di tengah masyarakat, atau tokoh yang mempunyai kedekatan, jaringan, dan pengaruh kuat di antara anggota DPRD?

Putusan MK 135 yang dibacakan pada 26 Juni 2025 mengubah desain keserentakan pemilu. Pemilu nasional meliputi Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, serta DPD RI. Sementara pemilu lokal mencakup DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, gubernur, bupati, dan wali kota. Pemilu lokal diselenggarakan dengan jeda paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan hasil pemilu nasional.

Konsekuensinya, kontestasi politik lokal berikutnya diarahkan ke sekitar 2031. Perubahan ini memunculkan persoalan masa transisi, terutama mengenai masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 yang secara normal berakhir pada 2029. Mekanisme penyesuaian masa jabatan dan kesinambungan kelembagaan membutuhkan pengaturan hukum lebih lanjut.

Namun, persoalan yang lebih menarik adalah munculnya kembali gagasan Pilkada melalui DPRD. Sejumlah elite partai politik menganggap mekanisme tersebut dapat menekan biaya politik dan mengurangi praktik politik uang. Gagasan ini memperoleh dukungan dari sejumlah kekuatan politik nasional, meskipun belum menjadi ketentuan hukum yang berlaku.

Perlu ditegaskan, Putusan MK 135 tidak memerintahkan Pilkada melalui DPRD. Pemisahan jadwal pemilu dan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah merupakan dua persoalan berbeda. Justru apabila keduanya bertemu dalam perubahan undang-undang, konfigurasi kekuasaan daerah bisa mengalami pergeseran besar.

SURABAYA: 50 KURSI DPRD, PUSAT PEREBUTAN KEKUASAAN BARU?

Surabaya memiliki 50 anggota DPRD hasil Pemilu 2024. Selama ini, mereka menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Namun, apabila Pilkada dikembalikan kepada DPRD, posisi politik mereka akan mengalami peningkatan nilai tawar yang signifikan.

Bayangkan, jutaan warga Surabaya yang selama ini memiliki hak langsung menentukan wali kota, nantinya bisa saja hanya diwakili oleh 50 anggota legislatif dalam menentukan pemimpin kota.

Pusat pertarungan politik pun berubah. Kandidat tidak lagi semata-mata berlomba mendapatkan dukungan masyarakat, tetapi harus mampu mengamankan dukungan fraksi dan membangun kesepakatan politik di parlemen.

Di sinilah muncul potensi perubahan besar. Popularitas belum tentu menjadi penentu kemenangan. Kedekatan dengan pimpinan partai, hubungan antarfraksi, kemampuan membangun koalisi, bahkan posisi tawar individu anggota DPRD bisa menjadi faktor yang lebih menentukan.

Bukan tidak mungkin, figur dengan elektabilitas tinggi di masyarakat justru tersingkir karena tidak memiliki dukungan politik yang cukup di parlemen. Sebaliknya, tokoh yang belum terlalu dikenal masyarakat bisa mendapatkan jalan menuju kursi wali kota karena memiliki dukungan elite.

ARMUJI: MODAL POPULARITAS DAN JARINGAN POLITIK

Salah satu nama yang layak ditempatkan dalam jajaran unggulan adalah Armuji.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: Elya Yuddy Irawan

Tags

Terkini