Surabaya harus menjadi perhatian serius. Kota dengan APBD besar, dinamika pembangunan tinggi, dan kepentingan ekonomi yang kompleks membutuhkan pemimpin yang memiliki legitimasi kuat dari masyarakat.
Armuji, Lia Istifhama, Rini Indriyani, Cahyo Harjo Prakoso, Yona Bagus Widyatmoko, Arif Fathoni, dan figur lainnya boleh saja masuk dalam pembacaan bursa politik masa depan. Tetapi siapa pun yang kelak menjadi pemimpin harus mampu mempertanggungjawabkan mandatnya kepada masyarakat, bukan hanya kepada elite yang mengantarkannya ke kursi kekuasaan.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar siapa yang akan menjadi Wali Kota Surabaya berikutnya.
Persoalan sebenarnya adalah siapa yang akan memegang kendali atas proses penentuan wali kota tersebut.
Jika Pilkada tetap langsung, rakyat menjadi pemegang suara penentu. Jika melalui DPRD, pusat penentuan berpindah ke parlemen dan elite partai.
Jangan sampai rakyat hanya diberi kesempatan memilih wakilnya, tetapi kehilangan hak menentukan siapa yang memimpin kotanya.
Demokrasi bukan sekadar siapa yang berhasil mendapatkan kursi. Demokrasi adalah tentang siapa yang memiliki mandat untuk menjalankan kekuasaan dan kepada siapa kekuasaan itu harus dipertanggungjawabkan.
Dan Surabaya tidak boleh menjadi laboratorium konsolidasi kekuasaan segelintir elite politik. ***
REDAKSI NAWACITAPOST : NAWI