Selasa, 17 November 2026

Dasco Tanggapi Dukungan Jadi Wapres: Mari Hormati Hak Presiden di Tengah Bursa Pengganti

Photo Author
Tiarsin, Nawacita Post
- Selasa, 17 November 2026 | 20:41 WIB
Sufmi Dasco Ahmad tanggapi tentang dukungan yang mengalir untuknya menjadi Wakil Presiden gantikan Gibran. (Instagram.com/sufmi_dasco)
Sufmi Dasco Ahmad tanggapi tentang dukungan yang mengalir untuknya menjadi Wakil Presiden gantikan Gibran. (Instagram.com/sufmi_dasco)

NAWACITAPOST.COM — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad akhirnya angkat bicara menanggapi gelombang dukungan politik yang mendorong dirinya untuk mengisi kursi Wakil Presiden Republik Indonesia.
 
Di tengah menguatnya aspirasi dari akar rumput hingga elite koalisi pemerintahan, Dasco memilih bersikap merendah dan menegaskan bahwa kewenangan konstitusional untuk menentukan pendamping kepala negara sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Penegasan tersebut disampaikan Dasco saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (17/11/2026).
 
 
Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden telah diatur secara tegas dalam koridor perundang-undangan yang berlaku, sehingga semua pihak diminta untuk menahan diri dan tidak melampaui kewenangan kepala negara.

Dalam mekanisme ketatanegaraan, Presiden Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk mengusulkan nama calon wakil presiden yang selanjutnya akan menjalani proses verifikasi ketat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Saya sampaikan bahwa, marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada Presiden melalui undang-undang bahwa calon yang diusulkan itu adalah calon yang akan diserahkan oleh Presiden kepada MPR,” ujar Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 17 November 2026.

Lebih lanjut, Dasco mengajak seluruh elemen masyarakat maupun para pelaku politik untuk mengawal dan menghormati setiap tahapan konstitusional yang sedang berjalan.
 
 
Ia menekankan bahwa kepatuhan terhadap aturan main merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas politik nasional selama masa transisi pengisian jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.

“Nah, oleh karena itu mari kita hormati hak itu, karena sudah diatur,” tegasnya.
 
 
 
 
 
 

Gelombang Dukungan dari Internal dan Koalisi untuk Dasco

Sebelum pernyataan resmi ini dilontarkan, nama Sufmi Dasco Ahmad memang santer menguat di bursa calon wakil presiden untuk menggantikan posisi Gibran Rakabuming Raka.
 
 
Dorongan awal datang secara masif dari sejumlah kader dan pengurus Partai Gerindra di berbagai daerah yang menilai Dasco sebagai sosok paling tepat dan loyal untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam menuntaskan agenda pemerintahan.

Arus dukungan tersebut rupanya tidak berhenti di internal partai berlambang kepala garuda. Sejumlah partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan turut menyuarakan sinyal dukungan agar Wakil Ketua DPR RI itu diusung mengisi kursi RI-2.

Meski demikian, partai-partai anggota koalisi sepakat untuk menyerahkan keputusan final sepenuhnya kepada Partai Gerindra dan Presiden Prabowo mengenai figur yang paling layak diajukan.
 
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa hampir seluruh partai politik di dalam koalisi memilih untuk tidak menyodorkan nama calon wakil presiden secara terpisah kepada Prabowo, sebagai bentuk penghormatan atas hak prerogatif Presiden.
 
 

MPR Bentuk Tim Verifikasi dan Tetapkan 22 Syarat Mutlak

Seiring dengan dinamika politik yang berkembang, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bergerak cepat menyiapkan perangkat kelembagaan untuk memproses pencalonan wakil presiden baru.
 
Pada Senin (16/11/2026), MPR secara resmi telah membentuk tim verifikasi khusus yang bertugas memeriksa keabsahan serta kelengkapan persyaratan administratif para calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Dalam rapat pembentukan tim tersebut, Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Habiburokhman ditunjuk sebagai ketua tim verifikasi. Tim ini akan bekerja melakukan penelitian berkas secara maraton mulai 25 November hingga 8 Desember 2026.
 
Pemeriksaan mendalam ini bertujuan memastikan bahwa seluruh dokumen yang diserahkan oleh kandidat benar-benar memenuhi ketentuan perundang-undangan serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral kepada publik.
 

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa mekanisme konstitusional mengharuskan Presiden untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR guna dipilih dalam sidang paripurna.
 
Bersamaan dengan penyerahan dua nama tersebut, kandidat wajib melampirkan puluhan dokumen persyaratan yang telah ditetapkan.

“Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi,” kata Ahmad Muzani di Senayan pada Senin, 16 November 2026.

Apabila seluruh tahapan verifikasi berjalan lancar tanpa hambatan administratif, MPR telah menjadwalkan puncak agenda ketatanegaraan tersebut. Sidang paripurna dengan agenda pemilihan sekaligus pelantikan wakil presiden baru Republik Indonesia direncanakan akan digelar pada 9 Desember 2026 mendatang.(***)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Tiarsin

Tags

Artikel Terkait

Terkini