Henri Subiakto Bongkar Masalah Aturan Sadap Polri, Singgung Kekosongan Hukum

NAWACITAPOST.COM — Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga Prof. Henri Subiakto secara terbuka membedah persoalan fundamental dalam regulasi dan mekanisme pengawasan praktik penyadapan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

 

Ia menilai landasan hukum yang digunakan institusi kepolisian saat ini masih menyisakan celah krusial yang berpotensi mengancam hak-hak konstitusional warga negara.

Pandangan kritis tersebut disampaikan Henri dalam program diskusi yang ditayangkan oleh kanal Forum Keadilan TV pada Kamis (13/11/2026).

 

 

Dalam pemaparannya, ia memfokuskan sorotan tajam pada Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 yang selama ini dijadikan rujukan operasional penyadapan di tubuh kepolisian.

Menurut Henri, instrumen hukum setingkat Perkap tidak memiliki daya ikat dan kekuatan legitimasi yang memadai untuk membatasi hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi.

 

Secara hierarki perundang-undangan, pembatasan hak warga negara seharusnya diatur secara ketat melalui produk hukum setingkat undang-undang yang dibahas bersama wakil rakyat, bukan sekadar aturan internal institusi.

“Tidak ada undang-undang yang memberikan dasar kepada polisi untuk menyadap, kepolisian itu hanya meminta, bukan menyadap sendiri,” kata Henri dalam tayangan tersebut.

 

Pernyataan tersebut menegaskan garis batas kewenangan antara aparat penegak hukum sebagai pihak yang membutuhkan informasi intelijen atau alat bukti, dengan otoritas penyedia jaringan telekomunikasi maupun lembaga yang berwenang secara legal.

 

Tanpa pendelegasian eksplisit dari undang-undang, eksekusi penyadapan secara mandiri oleh kepolisian dinilai berada di wilayah abu-abu secara yuridis.

Lebih jauh, Henri menguraikan bahwa kekosongan regulasi di tingkat undang-undang tersebut menciptakan ruang rawan bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power).

 

Ketika aparat penegak hukum diberikan keleluasaan menggunakan perangkat berdaya rusak tinggi terhadap privasi tanpa rambu-rambu hukum yang kokoh, risiko pelanggaran prosedur menjadi sangat terbuka lebar.

 

Selain persoalan ketiadaan payung hukum setingkat undang-undang, Henri juga mempersoalkan arsitektur pengawasan penyadapan yang selama ini berjalan.

 

Ia mencatat bahwa mekanisme kontrol dan evaluasi atas aktivitas penyadapan masih terpusat dan berada di lingkungan internal kepolisian itu sendiri. Model pengawasan internal semacam ini dinilai rentan terhadap konflik kepentingan dan minim akuntabilitas publik.

 

Menurut Henri, tindakan penyadapan merupakan upaya paksa yang bersifat sangat intrusif, sehingga penerapannya harus dibatasi secara ketat hanya untuk menangani perkara tindak pidana serius atau kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Selain pembatasan jenis perkara, setiap proses penyadapan wajib dijalankan melalui prosedur perizinan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

 

 

Untuk menjamin objektivitas, mekanisme pengawasan juga harus melibatkan lembaga atau otoritas independen di luar struktur kepolisian agar tidak hanya bergantung pada penilaian institusi yang menjalankan operasi penyadapan.

Henri mengingatkan bahwa praktik penyadapan bersinggungan langsung dengan ruang privat dan kebebasan sipil setiap warga negara.

 

Tanpa adanya pembatasan materiil yang tegas serta pengawasan eksternal yang memadai, instrumen penegakan hukum tersebut berisiko bergeser menjadi alat pelanggaran hak asasi manusia yang sistemis.

“Dengan memiliki hak untuk menyadap tanpa peraturan undang-undang dan tanpa ada pihak independen yang mengawasi, itu sama saja dengan dibolehkan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat,” ujarnya.

 

Menyikapi kerentanan regulasi tersebut, Henri mendesak pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera mengambil langkah legislasi dengan menyusun undang-undang khusus mengenai penyadapan.

 

Regulasi tersebut mutlak diperlukan untuk mengatur secara komprehensif mengenai batas-batas kewenangan aparat, kriteria sasaran penyadapan, prosedur perizinan melalui pengadilan atau otoritas berwenang, hingga mekanisme audit dan pengawasan.

Pembentukan undang-undang penyadapan yang terpadu juga sejalan dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terdahulu yang mensyaratkan pengaturan penyadapan dalam sebuah undang-undang khusus demi menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara.

Di sisi lain, Henri menekankan bahwa agenda reformasi di tubuh Polri harus menyentuh aspek tata kelola pengadaan dan penggunaan teknologi intelijen maupun perangkat penyadapan.

 

 

Kepastian aturan dan transparansi tata kelola sangat dibutuhkan untuk memastikan teknologi canggih yang dimiliki negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar koridor penegakan hukum yang sah.

Sebagai catatan, Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia selama ini mengatur prosedur teknis dan operasi penyadapan di lingkungan Polri.

 

Kritik yang dilontarkan Henri berfokus pada kecukupan legitimasi dasar hukum aturan internal tersebut serta urgensi kehadiran lembaga pengawas yang independen.(***)