Rabu, 18 November 2026

Kejar Tenggat Krusial, Mendagri Tito Minta Penetapan UMP 2027 Rampung 21 November

Photo Author
Tiarsin, Nawacita Post
- Rabu, 18 November 2026 | 10:23 WIB
Mendagri Tito Karnavian dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Dok. Media Nawacita Indonesia/Fifi Abdurahman)
Mendagri Tito Karnavian dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Dok. Media Nawacita Indonesia/Fifi Abdurahman)

NAWACITAPOST.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menetapkan tenggat waktu ketat bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk menuntaskan pembahasan dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027.
 
Penetapan standar pengupahan di tingkat provinsi tersebut diwajibkan rampung paling lambat pada 21 November 2026, sebelum kemudian disusul dengan penetapan upah di tingkat daerah otonom di bawahnya.

Langkah percepatan ini diambil guna memastikan kepastian iklim usaha serta perlindungan kesejahteraan pekerja menjelang pergantian tahun.
 
 
Selain menetapkan batas waktu di tingkat provinsi, Tito juga mematok jadwal finalisasi untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) agar dapat diselesaikan secara serentak pada 26 November 2026.

Sebelum instruksi tenggat waktu ini digulirkan ke daerah, kerangka dan formula penyesuaian upah telah melalui proses pembahasan intensif di tingkat nasional.
 
Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah duduk bersama Dewan Pengupahan Nasional, perwakilan serikat pekerja atau serikat buruh, serta kalangan dunia usaha yang diwakili oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
 
 
 
 
 

Mekanisme Pengambilalihan Kewenangan Daerah

Dalam keterangannya di hadapan awak media, Tito menegaskan bahwa ketepatan waktu menjadi kunci utama agar roda perekonomian nasional tidak terganggu oleh polemik pengupahan yang berlarut-larut.
 
Pemerintah pusat pun telah menyiapkan skema mitigasi apabila terdapat pemerintah kabupaten atau kota yang mengalami kebuntuan (deadlock) maupun keterlambatan dalam proses perumusan UMK.

“Nah, UMP provinsi dan UMP sektoral provinsi itu paling lambat tanggal 21 sudah diselesaikan. Dan untuk kabupaten kota tanggal 26 November. Kalau nanti ada kabupaten kota yang tidak mampu menyelesaikan, dapat diambil alih oleh provinsi untuk menyelesaikannya,” kata Tito kepada wartawan di Bai Kota, Selasa (17/11/2026).

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota untuk segera mengakselerasi rapat pleno Dewan Pengupahan di wilayah masing-masing.
 
 
Pengambilalihan kewenangan oleh gubernur di tingkat provinsi menjadi opsi taktis agar tidak terjadi kekosongan hukum maupun ketimpangan regulasi pengupahan saat memasuki tahun anggaran 2027.
 

Instruksi Dialog Tripartit dan Redam Potensi Gesekan

Guna meminimalkan potensi ketegangan hubungan industrial di lapangan, Mendagri menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk proaktif membuka ruang komunikasi seluas-luasnya.
 
Seluruh pemangku kepentingan di daerah diminta segera duduk dalam satu meja perundingan untuk menyelaraskan persepsi mengenai besaran kenaikan upah yang proporsional.

Secara khusus, Tito menganjurkan para Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) di tingkat provinsi agar segera menjalin koordinasi intensif dengan elemen tripartit di daerahnya masing-masing, meliputi Dewan Pengupahan daerah, perwakilan serikat buruh, serta pengurus Apindo dan Kadin setempat.
 
 
Pendekatan persuasif dan berbasis data ekonomi daerah diharapkan mampu menghasilkan titik temu yang adil bagi keberlangsungan dunia usaha sekaligus daya beli pekerja.

“Kita berharap semua daerah bisa melakukan mediasi, bertemu, dialog, ketemu angka yang tepat, dan setelah itu suasana landai berjalan lagi kita bekerja semua, saya kira itu,” pungkasnya.

Dengan sisa waktu kurang dari satu pekan menuju batas akhir penetapan UMP pada 21 November mendatang, seluruh gubernur diharapkan segera mengawal proses finalisasi tersebut agar stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, serta produktivitas industri nasional tetap terjaga kondusif.(Fifi Abdurahman)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Tiarsin

Tags

Artikel Terkait

Terkini