NAWACITAPOST.COM — Polemik dan kekhawatiran publik mengenai nasib ruang terbuka hijau di kawasan Depok dan Jakarta akhirnya terjawab.
Universitas Indonesia (UI) secara resmi meluruskan simpang siur informasi terkait rencana pembangunan Sekolah Rakyat, dengan menegaskan bahwa proyek pendidikan tersebut tidak akan menyentuh atau memanfaatkan lahan di dalam kawasan konservasi Hutan Kota UI.
Klarifikasi tegas ini dirilis menyusul gelombang perhatian masyarakat yang menyoroti rencana pemanfaatan lahan seluas kurang lebih 8 hektare di lingkungan kampus untuk mendukung program strategis pemerintah tersebut.
Baca Juga: Daftar Korban Penyadapan Listyo Sigit Bertambah, Najwa Shihab hingga Raffi Ahmad Jadi Sasaran
Publik sempat menaruh kekhawatiran mendalam bahwa ekspansi fasilitas pendidikan tersebut akan mengorbankan paru-paru kota yang selama ini menjadi benteng ekologis di perbatasan Jakarta dan Depok.
Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, memaparkan bahwa titik lahan yang tengah diusulkan memang berlokasi di kawasan kampus UI sisi Jakarta.
Namun, ia memastikan bahwa secara zonasi dan tata ruang, area tersebut berada di luar batas kawasan lindung Hutan Kota UI.
“Perhatian publik terhadap kelestarian Hutan Kota UI sejalan dengan komitmen UI sendiri. Akses pendidikan dan pelestarian lingkungan bukan dua hal yang harus dipertentangkan,” ujar Erwin dalam keterangan tertulis, Selasa, 17 November 2026.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi jaminan institusional bahwa UI tidak akan berkompromi terhadap isu keberlanjutan lingkungan.
Pihak rektorat memastikan kawasan Hutan Kota UI akan tetap dipreservasi secara ketat, dijaga fungsi ekologisnya, dan dipertahankan kelestariannya sebagai ruang hijau yang vital bagi masyarakat maupun sivitas akademika.
Lokasi Definitif Masih Menunggu Kajian Kelayakan
Lebih jauh, Erwin menjelaskan status kepemilikan dan peruntukan lahan di lingkungan kampus. Tanah yang selama ini dikelola oleh UI pada hakikatnya merupakan barang milik negara.
Baca Juga: Ancaman Nyata di Depan Mata: Tiga Kecamatan di Jawa Tengah Berstatus Awas Banjir dan Longsor
Oleh karena itu, secara prinsipil, aset lahan tersebut sangat dimungkinkan untuk didayagunakan demi kepentingan masyarakat luas apabila dibutuhkan oleh negara untuk program-program yang berdampak sosial tinggi.
Di luar zona konservasi hutan kota, kampus UI sejatinya masih memiliki sejumlah kantong lahan matang (land bank) yang siap dan berpotensi dikembangkan sesuai dengan rencana induk dan peruntukan tata ruangnya.
Meski opsi lahan seluas 8 hektare telah mengerucut di wilayah sisi Jakarta, UI menekankan bahwa titik koordinat pembangunan Sekolah Rakyat belum ditetapkan secara definitif.
Proses penetapan lokasi tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa karena masih harus melewati tahapan teknis yang ketat, mulai dari survei kesiapan infrastruktur, penilaian kelayakan lingkungan dan teknis, hingga pemeriksaan kesesuaian peruntukan lahan.
Untuk mengawal proses tersebut agar berjalan akuntabel, UI akan melakukan koordinasi intensif lintas instansi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Kementerian Sosial (Kemensos).
Sinergi tripartit ini dirancang untuk memastikan bahwa lahan yang kelak dipilih benar-benar mampu mengakomodasi kebutuhan fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat tanpa melanggar regulasi tata ruang kampus.
Berawal dari Pernyataan Menteri Sosial di Balai Kota
Gelombang spekulasi mengenai alih fungsi Hutan Kota UI ini sebelumnya dipicu oleh pernyataan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul.
Sehari sebelumnya, Senin, 16 November 2026, Gus Ipul memaparkan rencana penyediaan lahan seluas sekitar 8 hektare di kawasan UI sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Keterangan tersebut disampaikan Gus Ipul kepada awak media usai menggelar pertemuan tertutup dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota DKI Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul sempat menyebutkan bahwa lahan yang disiapkan berada di sisi kampus yang masuk dalam wilayah administratif DKI Jakarta dan merupakan bagian dari kawasan Hutan Kota UI.
Saat itu, Gus Ipul juga menambahkan bahwa realisasi rencana pembangunan tersebut masih memerlukan penyelesaian berbagai aspek administrasi, termasuk penyusunan payung hukum berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS) resmi antara Pemprov DKI Jakarta dan pihak Universitas Indonesia.
Melalui klarifikasi resmi yang dirilis hari ini, UI meluruskan kekeliruan persepsi mengenai status zonasi lahan tersebut, seraya menegaskan bahwa proses penentuan lokasi akhir Sekolah Rakyat masih terus berjalan menunggu hasil kajian teknis dan koordinasi lanjutan antarinstansi terkait.(***)
Artikel Terkait
Imigrasi Sisir Apartemen Casablanca East Residence Malam Hari, 12 WNA Diperiksa
Bayang-Bayang Sejarah 1998: Gibran Mundur, Istana Pastikan Kursi Kosong Tanpa Sidang Paripurna MPR
Jebakan Diskon Pameran Otomotif: Panduan Krusial Calon Pembeli Kendaraan
Taklukkan Alam Liar Tanpa Batas, "over the hill" Tantang Adrenalin Penggemar 4x4
DPP GAPEMBI Turun ke Nganjuk, Selamatkan Masa Depan Putra Almarhumah Relawan SPPG