berapa yang benar-benar menjadi kewajiban, berapa yang disengketakan, dan berapa yang akhirnya dibayar.

Kasus tersebut justru memperlihatkan betapa pentingnya database pajak yang presisi.

Lalu Datanglah Pinjaman

Sekarang kita masuk ke persoalan yang lebih besar.

Dalam APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026, pemerintah merencanakan pendapatan daerah sebesar Rp10,899 triliun.

Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp12,732 triliun.

Dengan demikian terdapat defisit sekitar Rp1,833 triliun.

Bagaimana defisit tersebut ditutup?

Melalui pembiayaan.

Dan di sinilah angka yang menarik muncul.

Dalam APBD 2026, Pemkot Surabaya merencanakan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp1.592.915.650.053, atau sekitar Rp1,593 triliun.

Selain itu terdapat SiLPA yang direncanakan sekitar Rp263,996 miliar.

Jadi struktur pembiayaan netto mencapai sekitar Rp1,833 triliun.

Dengan kata lain:

Surabaya merencanakan pinjaman sekitar Rp1,593 triliun untuk membantu menutup defisit APBD 2026.

Ini bukan lagi sekadar wacana.