Dorong Ekonomi Hijau, BRI Salurkan Rp764,8 Triliun untuk Pembiayaan Berkelanjutan  

NAWACITAPOST.COM – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung ekonomi hijau di Indonesia. Hingga akhir Triwulan III 2024, BRI berhasil mencatat portofolio pembiayaan berkelanjutan yang mencapai Rp764,8 triliun.

Angka ini setara dengan 61,9% dari total kredit yang disalurkan dan investasi obligasi keberlanjutan, sebuah capaian yang menandai keseriusan BRI dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Direktur Kepatuhan BRI, Ahmad Solichin Lutfiyanto, menjelaskan bahwa pencapaian ini merupakan bukti nyata komitmen BRI dalam mendukung ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Menurutnya, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik, dan BRI berkomitmen untuk menjadi bagian dari transformasi hijau tersebut. Penyaluran pembiayaan yang dilakukan BRI juga diarahkan untuk mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

“Kami percaya bahwa pertumbuhan ekonomi berkelanjutan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Melalui penyaluran pembiayaan ini, BRI berkomitmen untuk mendorong transformasi hijau dan mendukung program-program yang berorientasi pada pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs),” ujarnya, dikutip Kamis (13/11/2024).

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Tanggapi Kekhawatiran Warga Soal Pembangunan Hotel di Mustikajaya

Portofolio pembiayaan berkelanjutan BRI terbagi dalam beberapa sektor utama, dengan fokus utama pada Kredit Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB). Hingga Triwulan III 2024, penyaluran kredit pada sektor ini telah mencapai Rp764,8 triliun, di mana mayoritas disalurkan ke sektor sosial dengan nilai Rp677,1 triliun.

Selain itu, BRI juga aktif menyalurkan kredit untuk Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) sebesar Rp83,3 triliun dan pembiayaan sustainability bond mencapai Rp4,39 triliun. Pada sektor KUBL, BRI memberikan perhatian khusus pada berbagai bidang strategis yang mendukung transisi menuju ekonomi hijau.

Pembiayaan terbesar diberikan untuk sektor pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan berwawasan lingkungan dengan nilai kredit mencapai Rp55,58 triliun. Selain itu, transportasi hijau mendapatkan alokasi sebesar Rp10,97 triliun, produk ramah lingkungan Rp7,97 triliun, dan energi terbarukan sebesar Rp6,18 triliun.

"BRI telah mengambil berbagai langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh portofolio investasi dan pinjaman yang disalurkan selaras dengan standar ESG, salah satunya identifikasi terkait pemberian kredit untuk green sector yang mengacu pada kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL),” ujarnya.

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Nilai Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor Kurang Optimal

Sebagai lembaga keuangan yang berkomitmen terhadap keberlanjutan, BRI mengadopsi berbagai langkah strategis untuk memastikan keselarasan portofolio investasi dan kredit dengan standar ESG (Environmental, Social, and Governance). Ahmad Solichin menegaskan bahwa BRI telah mengimplementasikan pedoman ketat yang mengacu pada regulasi nasional, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.51 tahun 2017 mengenai Keuangan Berkelanjutan dan POJK No.60 tahun 2017 tentang penerbitan Green Bond.

Dalam setiap penyaluran kredit, BRI mengacu pada Loan Portfolio Guidelines yang menetapkan standar peminjaman, termasuk penggunaan daftar periksa terkait aspek ESG. BRI juga mengadopsi pendekatan menyeluruh untuk menilai risiko terkait ESG.

Proses ini meliputi identifikasi sektor-sektor yang dianggap memiliki risiko tinggi, hingga penerapan standar mitigasi yang ketat guna mengurangi potensi dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Aspek ESG juga diterapkan dalam proses Know Your Customer (KYC), yang memastikan bahwa calon debitur memenuhi kriteria keberlanjutan dan bebas dari masalah lingkungan, sosial, atau hukum yang dapat berdampak negatif.

“BRI mengadopsi pendekatan komprehensif dalam menilai risiko ESG, mulai dari identifikasi sektor-sektor berisiko tinggi hingga penerapan standar yang dikeluarkan oleh regulator untuk memitigasi potensi dampak negatif pada lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan,” tambahnya.