NAWACITAPOST.COM - Dugaan kecurangan yang melingkupi pemilu dan pilpres 2024 telah menjadi perhatian serius bagi para pemangku kepentingan, dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memainkan peran penting dalam menghadapinya.
Sebagai lembaga yang memiliki hak istimewa, DPR diharapkan untuk meminta pertanggungjawaban kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu.
Pasangan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, telah menyatakan dukungan mereka terhadap usulan dari calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, untuk menggunakan hak angket DPR guna mengusut dugaan kecurangan pemilu.
Baca Juga: Katanya Transparan dan Akuntabel? Masyarakat pertanyakan kevalidan Data Perhitungan suara KPU!
Hak angket, sebagai salah satu dari tiga hak DPR dalam undang-undang, memungkinkan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dianggap penting secara strategis dan berdampak luas, meskipun harus dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan.
Menurut ketentuan, salah satu syarat pengajuan hak angket adalah dukungan dari minimal 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi. Ganjar Pranowo mengklaim telah mengusulkan wacana hak angket kepada partai pengusungnya di DPR, seperti PDI Perjuangan dan PPP, dalam rapat internal pada tanggal 15 Februari.
Sementara itu, Anies Baswedan memberikan tanggapan positif terhadap usulan Ganjar. Dia yakin bahwa partai-partai pengusungnya, yaitu Nasdem, PKB, dan PKS, akan memberikan dukungan penuh. Anies juga menyatakan kesiapannya untuk menyediakan data yang diperlukan.
Baca Juga: Kesehatan Petugas Pemilu Jadi Prioritas: BPJS Kesehatan Menjamin Perlindungan Pasca Pemilu 2024
"Ketika kita mendengar akan dilakukan (Wacana hak angket DPR, red), kami melihat itu ada inisiatif yang baik dan Ketika pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar, Kami yakin bahwa koalisi perubahan Partai Nasdem, PKB dan PKS, akan siap untuk bersama-sama," ucap Anies kepada awak media, di Jakarta.
"Saya memandang, dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan, kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar maka proses DPR bisa berjalan," kata Anies
"Saya yakin partai koalisi perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu (hak angket)," tambahnya.
Baca Juga: Ganjar Mahfud Menangi Pilpres di Swedia dan Latvia
Presiden Joko Widodo merespons wacana hak angket yang diusulkan oleh Ganjar Pranowo dengan menyatakan bahwa hak angket adalah bagian dari demokrasi.
"Ya itu hak demokrasi, gak apa-apa," ucap Presiden Joko Widodo.
Artikel Terkait
Server siREKAP 'Diduga' ada diluar negeri, KPU Melanggar UU?
Wakil Ketua DPRD Desak Bawaslu Tangkap Komprador Politik Pemilu 2024!
FX Rudy Blak-blakan Ungkap Penyebab PDIP Masih Unggul tapi Ganjar-Mahfud Anjlok
Ganjar Mahfud Menangi Pilpres di Swedia dan Latvia
Anggota Komisi A Pantau Kecurangan Suara di Kecamatan Tandes
Pemilu Lancar dan Kondusif, Arif Fathoni Ajak Masyarakat Bersatu Membangun Surabaya
Katanya Transparan dan Akuntabel? Masyarakat pertanyakan kevalidan Data Perhitungan suara KPU!