Jika seluruh rantai tersebut ternyata mengarah kepada pihak yang berkaitan dengan surat, maka akan muncul pertanyaan yang jauh lebih serius mengenai apakah proyek pemerintah pernah dijadikan instrumen untuk menyelesaikan kewajiban pribadi.
Sebaliknya, jika proyek tersebut tidak berkaitan dengan APBD atau proyek pemerintah, maka publik juga berhak mendapatkan penjelasan bahwa istilah “proyek pembangunan” dalam surat tersebut memiliki arti lain.
Dengan kata lain, surat ini belum menjadi bukti final jual-beli proyek. Tetapi isi surat cukup spesifik untuk menjadi pintu masuk investigasi.
Terlebih, surat tersebut dibuat pada 2 April 2024, beberapa bulan sebelum Pilkada Surabaya 2024, ketika mesin politik untuk mempertahankan kepemimpinan Eri Cahyadi-Armuji memasuki tahun politik. Dan beberapa bulan kemudian, orang yang menandatangani surat tersebut tercatat ikut dalam aktivitas kampanye pemenangan Eri-Armuji.
Kini pertanyaannya bukan lagi sekadar: “Benarkah ada utang Rp270 juta?”
Melainkan:
“Proyek pembangunan apa yang dijanjikan untuk membayar utang Rp270 juta tersebut, siapa yang menjanjikannya, siapa yang mengerjakannya, dan apakah proyek itu menggunakan uang rakyat?”
Redaksi membuka ruang klarifikasi bagi AH, HCH, Pemkot Surabaya maupun pihak lain yang mengetahui proyek sebagaimana disebut dalam surat tersebut. ***
