Surabaya, NAWACITAPOST.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya menjaga harga telur di tingkat peternak melalui optimalisasi penyerapan hasil produksi untuk kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menilai setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak menjalankan kewajiban menyerap telur peternak sesuai ketentuan harus diberikan konsekuensi.
Menurut Emil, penyerapan telur sebaiknya dilakukan langsung melalui koperasi maupun asosiasi peternak agar harga yang dibayarkan pemerintah benar-benar dinikmati peternak, bukan terserap oleh rantai distribusi yang panjang.
"Kalau telur dibeli melalui jalur yang tidak menjamin harga yang baik bagi peternak, maka peternak tetap menerima harga yang rendah. Karena itu pembelian sebaiknya langsung melalui asosiasi atau koperasi peternak," ujar Emil di Surabaya, Selasa (11/8/2026).
Emil mengatakan komitmen penyerapan telur oleh SPPG semestinya memiliki bobot yang sama dengan kewajiban lain yang telah diatur pemerintah. Menurutnya, apabila pelanggaran terhadap standar keamanan pangan maupun persyaratan teknis dapat berujung pada penghentian operasional, maka ketidakpatuhan dalam menyerap telur peternak juga perlu disertai sanksi.
"Kalau ada pelanggaran terkait keamanan pangan atau persyaratan teknis, SPPG bisa disuspensi. Maka komitmen menyerap telur peternak juga harus memiliki konsekuensi apabila tidak dijalankan," katanya.
Meski demikian, Emil menegaskan bahwa kewenangan mengenai tata kelola maupun pemberian sanksi terhadap SPPG tetap berada di tangan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
Selain memperkuat penyerapan telur, Pemprov Jatim bersama pemerintah pusat juga berupaya menekan biaya produksi peternak melalui pengendalian harga pakan. Salah satu langkahnya ialah melanjutkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung yang disalurkan melalui Bulog agar harga bahan baku pakan tetap terjangkau.
Di sisi lain, pemerintah juga meminta importir bungkil kedelai (soybean meal/SBM) tidak menaikkan harga secara berlebihan karena komoditas tersebut menjadi salah satu komponen utama pakan ternak. Produsen pakan (feedmill) pun telah menyatakan komitmen menjaga harga agar biaya produksi peternak tidak semakin tinggi
Emil juga menyoroti persoalan kelebihan pasokan (over supply) yang selama ini menjadi salah satu penyebab anjloknya harga telur di tingkat peternak. Pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap perusahaan pembibitan yang diduga melampaui ketentuan dalam regulasi Kementerian Pertanian.
"Permentannya akan direvisi agar ada sanksi tegas, termasuk pencabutan izin bagi perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi persoalan over supply," tegasnya.
Untuk menjaga keseimbangan pasokan, pemerintah juga mendorong penyerapan ayam afkir melalui BUMN pangan, sehingga tidak membanjiri pasar dan semakin menekan harga ayam maupun telur di tingkat peternak.
Sementara itu, perkembangan harga ayam pedaging juga terus dipantau melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Timur agar harga di tingkat konsumen tetap terkendali sekaligus menjaga keberlangsungan usaha peternak rakyat.(Ibank)
