KIM Plus Ketar Ketir, Partai Non Kursi Bisa Majukan Calon Kepala Daerah Usai Putusan MK

Baca Juga: Oknum Karyawan Perusahaan Penukaran Valuta Asing Gelapkan Dana Rp 100 Miliar, Diduga Terlibat Jaringan Internasional

"Superior KIM Plus dengan sendirinya akan runtuh," kata dia.

Jamiluddin mencontohkan kasus di Banten, di mana KIM Plus sempat dianggap arogan dengan memaksakan duet calon yang elektabilitasnya rendah. Sementara calon potensial seperti Airin malah diabaikan. Putusan MK ini, menurutnya, akan membuka peluang bagi partai-partai non kursi untuk mengusung calon yang lebih diinginkan rakyat.

"Rakyat dibuat tidak punya pilihan selain calon yang diajukan KIM. Inikan namanya arogan dan melawan keinginan rakyat," kata dia.

Lebih lanjut, Jamiluddin menyebutkan bahwa putusan MK ini juga membuka peluang bagi tokoh-tokoh yang sebelumnya dianggap sulit maju dalam pilkada. Salah satunya adalah Anies Baswedan, yang kemungkinan besar bisa diusung oleh PDIP.

"Bahkan peluang Anies Baswedan maju yang sebelumnya sudah tertutup, kini jadi terbuka. Ada kemungkinan PDIP akan mengusung Anies," paparnya.

Baca Juga: Christian Panggabean: Persiapan Nawacita Awards 2024 Masuki Tahap Akhir

Jamiluddin berpendapat bahwa pasangan Anies-Rano memiliki daya tarik tersendiri di kalangan pemilih Jakarta. Anies dapat menarik dukungan dari pemilih muslim, sementara Rano memiliki daya tarik di kalangan nasionalis.

"Kalau itu terjadi, tentu akan jadi lawan tanding berat bagi Ridwan Kamil. KIM Plus yang awalnya merasa sudah aman karena Anies tak bisa maju, justru sekarang jadi ketar ketir," kata Jamiluddin.

Dengan adanya perubahan peta politik pasca putusan MK ini, Jamiluddin meyakini bahwa pilkada mendatang akan menjadi lebih kompetitif dan demokratis. Rakyat kini memiliki lebih banyak pilihan dan suara mereka akan lebih dihargai partai politik.