Skandal Penyadapan Tokoh Negara Berpotensi Makar, Presiden Prabowo Instruksikan Kapolri Usut Tuntas

 

Praktik intelijen gelap ini diketahui tidak hanya menembus privasi Presiden dan pejabat tinggi negara, tetapi juga menyasar kalangan pengusaha papan atas hingga tokoh lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Instruksi strategis tersebut diturunkan langsung oleh Kepala Negara menyusul laporan berkala yang disampaikan oleh Kapolri terkait perkembangan penanganan kasus yang mengejutkan publik nasional tersebut.

 

 

Presiden menekankan pentingnya transparansi total agar proses penegakan hukum berjalan tanpa intervensi.

“Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk kepada Bapak Kapolri agar proses ini dilakukan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seobjektif mungkin tanpa ada yang ditutup-tutupi,” tegas Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Di tengah eskalasi penanganan perkara hukum yang krusial ini, Kepala Negara memberikan perhatian khusus terhadap kinerja Korps Bhayangkara.

 

Presiden Prabowo berpesan agar pengusutan skandal peretasan dan penyadapan tersebut sama sekali tidak boleh melumpuhkan atau mengurangi kualitas pelaksanaan tugas pokok kepolisian dalam mengayomi warga.

 

“Kami juga telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat dari institusi kepolisian tidak berkurang sama sekali,” ujar Mensesneg menegaskan pesan Presiden.

 

 

Lebih jauh, pihak Istana menilai bahwa intensitas dan target penyadapan ilegal ini telah melampaui batas pelanggaran privasi biasa, bahkan mengindikasikan adanya upaya sistematis yang mengancam keselamatan pucuk pimpinan negara.

“Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini mengarah ke perbuatan makar. Ini juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara,” ungkap Prasetyo dengan nada dramatis.

 

Pihak Istana menegaskan bahwa sistem perundang-undangan Indonesia sejatinya telah memiliki koridor hukum yang sangat ketat terkait tata cara operasional penyadapan resmi, termasuk batas-batas kewenangan yang diatur hingga Peraturan Kepala Kepolisian RI (Perkap).

 

Tindakan peretasan tanpa izin yang mendadak mencuat ke permukaan ini dipastikan sebagai aksi melanggar hukum yang dilakukan oleh elemen terpisah di luar koridor institusional resmi.

“Bahwa proses-proses penyadapan sesungguhnya telah diatur di dalam peraturan-peraturan perundangan yang kita miliki, sehingga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tidak perlu khawatir. Ini dilakukan tentunya oleh oknum-oknum tertentu,” pungkas Prasetyo menutup keterangannya.

Saat ini tim penyidik kepolisian terus mendalami bukti-bukti digital dan memetakan jaringan oknum yang terlibat untuk membongkar aktor intelektual di balik aksi penyadapan yang menggegerkan tersebut.