Mengenal Bimo Wijayanto, Dirjen Pajak yang Dilantik Menkeu Suahasil Nazara

NAWACITAPOST.COM — Di balik setiap helai kebijakan perpajakan yang menggerakkan roda perekonomian nasional, terdapat figur strategis yang memikul tanggung jawab mengeksekusi visi fiskal negara. Nahkoda baru di benteng penerimaan negara tersebut kini resmi dipegang oleh Bimo Wijayanto, seusai dirinya dilantik menjadi Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada 23 Mei 2025 oleh Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Pria kelahiran Bajawa, Flores, Nusa Tenggara Timur pada 5 Juli 1977 ini kini mengemban amanat besar. Tugas utamanya tidak main-main: merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perpajakan, termasuk pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan administrasi perpajakan guna mendukung optimalisasi penerimaan negara.

 

Lantas, seperti apa rekam jejak dan kapasitas intelektual sosok yang dipercaya menduduki kursi krusial tersebut?

 

Mengutip dari situs Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto memadukan pengalaman praktis di birokrasi dengan latar belakang akademis yang sangat kuat. Perjalanan akademiknya bermula di Universitas Gadjah Mada (UGM), tempat ia merengkuh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi pada tahun 2000.

Tak berhenti sampai di situ, Bimo mengepakkan sayap pendidikan ke tingkat global. Ia melanjutkan studi di University of Queensland, Australia, hingga berhasil meraih gelar Master of Business Administration (M.B.A.) pada tahun 2005.

 

Haus akan keilmuan ekonomi membuat langkah akademisnya kian melesat hingga berhasil menggapai gelar Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Economics di University of Canberra pada tahun 2015. Capaian doktoral ini kian memperkuat kompetensinya dalam analisis ekonomi dan kebijakan fiskal secara komprehensif.

Kedalaman keilmuannya semakin teruji saat ia dipercaya menempuh program postdoctoral fellowships di Duke University, Amerika Serikat. Atas dedikasi akademik dan kontribusi nyata dalam kajian kebijakan publik, Bimo dianugerahi penghargaan prestisius Inaugural Hadi Soesastro Prize dari Australia Awards pada tahun 2014.

 

Karier Bimo di Kementerian Keuangan bukanlah hasil lompatan mendadak, melainkan hasil tempaan berjenjang yang dimulai dari bawah. Ia mengawali pengabdiannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Direktorat Jenderal Pajak pada 1 Desember 2002.

Kecakapan analisanya membawa Bimo dipercaya menjabat sebagai Kepala Seksi Dampak Kondisi Makro Ekonomi pada Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan untuk periode 2007–2009. Berbekal kepiawaian di bidang ekonomi makro dan rekam jejak pengabdian yang panjang, kapasitas Bimo kemudian dilirik oleh berbagai lembaga publik lintas sektoral.

Pada periode 2016–2020, ia dipercaya memegang posisi strategis sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden (KSP). Kiprah kepemimpinannya terus berlanjut di tingkat kementerian koordinator; pada tahun 2020, Bimo mengemban amanat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

 

Selanjutnya, pada tahun 2024, ia bergeser ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, sebelum akhirnya dipanggil kembali untuk memimpin institusi asal tempatnya mengabdi, Kementerian Keuangan.

 

Dalam kancah perpajakan nasional, nama Bimo Wijayanto dikenal luas sebagai sosok arsitek kebijakan yang aktif mengawal agenda reformasi pajak. Ia terlibat langsung dalam pengkajian dan penyusunan instrumen hukum penting yang menjadi fondasi perpajakan Indonesia modern.

Bimo merupakan salah satu figur penting di balik penyusunan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).

 

Selain itu, ia turut membidani lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan—sebuah langkah pilar dalam transparansi fiskal Indonesia.

Di ranah global, kapasitas diplomasinya teruji saat terlibat aktif sebagai analis dan penyusun bahan dalam forum-forum perpajakan internasional papan atas, seperti Study Group on Asian Tax Administration Reform (SGATAR) dan Association on Tax Authorities of Islamic Countries (ATAIC).

 

Tidak hanya matang dalam birokrasi pemerintahan, Bimo juga mengantongi pengalaman luas dalam pengawasan tata kelola korporasi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pengalaman manajerialnya terentang mulai dari menjabat posisi komite audit di PT Asuransi Jasindo.

Langkah profesionalnya di korporasi plat merah kian kokoh saat ia dipercaya menduduki kursi komisaris PT Inka Multi Solusi untuk periode Agustus 2019 hingga Maret 2022. Tak berhenti di sana, Bimo kemudian menjabat sebagai komisaris independen di PT Phapros Tbk sejak Maret 2022 hingga saat ini.

Dedikasi panjang tanpa cela yang ditunjukkan Bimo sepanjang kariernya membuahkan berbagai apresiasi dan tanda kehormatan tertinggi dari negara maupun lembaga pelatihan kepemimpinan.

 

Di antaranya penganugerahan Satyalancana Karya Satya X Tahun dari Pemerintah Republik Indonesia pada 2013, serta Hadi Soesastro Prize dari Australia Awards pada 2014.

 

 

Kiprahnya terus berlanjut hingga meraih Satyalancana Karya Satya XX Tahun dari Pemerintah Republik Indonesia dan Peringkat Kedua Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 56 dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada tahun 2023.

Dengan kombinasi kepemimpinan berjenjang, pemikiran reformis, pengalaman lintas kementerian dan BUMN, serta sederet penghargaan berkelas, penunjukan Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak menjadi fondasi baru bagi penguatan benteng fiskal dan optimalisasi penerimaan negara di masa depan.(Fifi Abdurahman)