Suahasil Nazara Lantik Lima Pejabat Eselon I Kemenkeu, Desak Kolaborasi Lintas Unit

NAWACITAPOST.COM — Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara, secara resmi melantik lima Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan pada Jumat, 23 Oktober 2026.

 

Pelantikan yang berlangsung khidmat di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan, Jakarta, ini menandai babak baru penguatan kolaborasi

struktur organisasi fiskal negara demi menjawab tantangan strategis nasional dan global yang semakin kompleks.

Kelima pejabat tinggi madya yang mengemban amanah baru tersebut meliputi Astera Primanto Bhakti sebagai Sekretaris Jenderal, Tri Budhianto sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan, serta Nufransa Wira Sakti sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

 

 

Selain itu, Hidayat Amir dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, dan Neilmaldrin Noor dipercaya menakhodai posisi Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak.

 

Dalam arahannya, Suahasil Nazara memberikan penekanan yang sangat kuat mengenai esensi kolaborasi lintas unit.

 

Ia menegaskan bahwa mandat besar yang diemban oleh Kementerian Keuangan tidak mungkin dapat diselesaikan secara parsial atau terisolasi di dalam kotak birokrasi masing-masing unit kerja.

 

 

Sinergi yang erat mutlak diperlukan agar setiap kebijakan fiskal mampu memberikan dampak nyata dan terukur bagi organisasi maupun masyarakat luas.

"Tidak ada tanggung jawab Kementerian Keuangan yang dapat dikerjakan hanya oleh kotak yang Anda isi sendiri. Karena itu, kita akan terus melanjutkan upaya bekerja bersama," tegas Menteri Keuangan Suahasil Nazara, menggarisbawahi pentingnya meruntuhkan sekat-sekat birokrasi sektoral.

Lebih lanjut, Suahasil memaparkan sejumlah mandat spesifik bagi para pejabat yang baru dilantik.

 

 

 

Kepada Sekretaris Jenderal, ia menginstruksikan penguatan fungsi dukungan manajemen yang mencakup pengelolaan sumber daya manusia, penganggaran, penataan organisasi, aspek hukum, komunikasi strategis, hingga tata kelola aset yang komprehensif.

 

Landasan manajemen yang kokoh ini dinilai krusial untuk memastikan seluruh lini kementerian dapat bergerak secara sinkron.

Bagi Direktur Jenderal Perbendaharaan, arahan diarahkan pada akselerasi transformasi menuju modern treasury operations. Langkah ini mencakup digitalisasi mendalam, optimalisasi proses bisnis, serta penyempurnaan tata kelola kas negara.

 

 

 

 

 Baca Juga: OTT Bencana: KPK Bekuk Sestama BNPB dan Sita Rp1,4 Miliar Plus Emas Batangan

 

Pengelolaan kas yang modern tidak hanya berorientasi pada efisiensi APBN, tetapi juga harus memperhitungkan dampaknya secara makro terhadap stabilitas perekonomian nasional dan sektor keuangan secara keseluruhan.

Sementara itu, mandat strategis diberikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk menata ulang desain, tata kelola, dan proses bisnis transfer ke daerah.

 

Suahasil menekankan pentingnya penyelarasan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

 

Sinergi fiskal ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas desentralisasi fiskal, mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, serta memastikan manfaat kebijakan pemerintah pusat benar-benar dirasakan oleh masyarakat di berbagai pelosok daerah.

 

 

 

 

 

 

Peran krusial juga dibebankan kepada para staf ahli. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional didorong untuk memperajam analisis terhadap dinamika geopolitik serta perekonomian global yang bergerak dinamis, sekaligus memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia di kancah internasional.

 

Di sisi lain, Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak diinstruksikan untuk memperkuat sistem pengawasan perpajakan, mengintegrasikan basis data secara optimal, mendongkrak tingkat kepatuhan wajib pajak, serta mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Menutup rangkaian pelantikan tersebut, Menteri Keuangan mengingatkan para pejabat tinggi madya untuk senantiasa menghadirkan model kepemimpinan yang partisipatif, humanis, dekat dengan jajaran pegawai, terbuka terhadap gagasan inovatif, serta berkomitmen dalam melakukan kaderisasi kepemimpinan masa depan.

 

Seluruh kepercayaan yang telah diberikan oleh Presiden Republik Indonesia harus dijawab melalu etos kerja kolaboratif dan dedikasi tinggi.

"Gunakan kepercayaan tersebut untuk menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan, baik oleh pegawai internal Kementerian Keuangan maupun untuk masyarakat keseluruhan yang kita layani," pungkas Suahasil Nazara, menutup arahannya dengan pesan moral yang mendalam bagi seluruh jajaran aparatur sipil negara di lingkungan kementerian.