OTT Bencana: KPK Bekuk Sestama BNPB dan Sita Rp1,4 Miliar Plus Emas Batangan

NAWACITAPOST.COM — Drama penegakan hukum kembali mengguncang institusi penanggulangan bencana nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melancarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) berskala besar yang menyasar dugaan praktik rasuah di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa (13/10/2026).

 

Operasi senyap yang berlangsung serentak di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) tersebut berhasil menyapu belasan orang yang diduga terlibat dalam pusaran korupsi anggaran darurat.

Dalam operasi tangkap tangan ini, tim penindak KPK berhasil mengamankan sedikitnya 14 orang. Figur sentral yang turut dijaring dalam operasi mendadak ini adalah Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian.

 

 

Selain jajaran pejabat teras BNPB, penyidik juga menyeret sejumlah pihak swasta yang disinyalir kuat menjadi kontraktor pelaksana serta penyokong dana haram dalam skema pengadaan barang dan jasa penanganan bencana.

Selain mengamankan para terduga pelaku, tim penyidik KPK turut menyita barang bukti bernilai fantastis. Petugas menyita uang tunai mencapai Rp1,4 miliar serta tumpukan logam mulia berupa emas batangan dan bukti kepemilikan tabungan emas.

 

Seluruh barang bukti tersebut diduga kuat merupakan uang suap (kickback) yang berkaitan langsung dengan pengerjaan proyek-proyek pengadaan barang dan jasa, termasuk alokasi Dana Siap Pakai (DSP) yang sejatinya diperuntukkan bagi penanganan darurat kebencanaan di tanah air.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi penangkapan beruntun tersebut saat memberikan keterangan resmi di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

 

“Dalam peristiwa ini, tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan Sekretaris Utama atau Sestama,” ujar Budi Prasetyo pada Selasa (13/10/2026).

Langkah cepat langsung diambil oleh lembaga antirasuah tersebut. Seluruh pihak yang terjaring dalam operasi di kawasan Jabodetabek langsung digiring ke markas rasuah di Jakarta guna menjalani pemeriksaan maraton sebelum penentuan status hukum resmi mereka.

“Untuk detail siapa saja, nanti kami akan sampaikan lebih lanjut. Hal yang pasti, terhadap 14 orang ini sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, baik dari pihak-pihak di BNPB maupun pihak-pihak swasta yang diduga terkait dengan peristiwa ini,” jelasnya.

Menindaklanjuti hasil penangkapan dan bukti awal yang terkumpul, pimpinan KPK bergerak cepat dengan menggelar ekspose (gelar perkara) pada Selasa malam guna menentukan nasib para terperiksa, termasuk potensi penetapan tersangka dan penahanan.

 

“Malam ini dijadwalkan dilakukan ekspose di tingkat pimpinan untuk menentukan status hukum dari peristiwa tertangkap tangan ini,” imbuhnya.

Mengenai nilai transaksi haram yang terbongkar, Budi menegaskan bahwa angka Rp1,4 miliar merupakan estimasi penghitungan awal.

 

Tim penyidik di lapangan masih terus melakukan penelusuran mendalam untuk menghitung total akumulasi kerugian negara atau nilai suap yang sebenarnya, terutama terkait aset emas yang disita.

“Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar Rp1,4 miliar,” ungkap Budi.

“Beberapa dalam bentuk emas batangan dan beberapa dalam bentuk tabungan emas. Untuk jumlahnya masih diproses tim,” tambahnya.

 

Tragedi korupsi ini menjadi sangat ironis karena diduga menilap dana yang dialokasikan khusus untuk penanganan musibah dan penderitaan masyarakat terdampak bencana.

 

Dana Siap Pakai (DSP) BNPB merupakan instrumen keuangan krusial yang dirancang untuk merespons kondisi darurat secara cepat dan tepat sasaran.

“Ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan,” tukasnya.

Hingga berita ini diturunkan, ke-14 orang yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

 

Publik kini menanti pengumuman resmi mengenai konstruksi perkara lengkap serta penetapan status tersangka dari penindakan skandal korupsi dana bencana tersebut.