Dugaan Pencucian Buah Sawit di KTSN Desa Lindai Tapung Hulu Berdamai, Pengurus Ingatkan, Kalau Ketangkap Lagi, Harus Diproses Hukum

Ketua KTSN Darussalam bersama Bendahara Anas dan BP. Herman didampingi Penasehat Hukumnya  DR.Hendri.,SH.,MH.,CPLC.,CPLC membenarkan vidio tersebut dan kejadiannya sudah diselesaikan secara kekeluargaan kedua belah pihak.

 

"Benar kejadian itu, namun setelah ada pertemuan pengurus kedua belah pihak, dilakukan perdamaian dengan dibuat perjanjian agar tidak dilakukan lagi kedepannya. Kalau ketangkap lagi akan diserahkan ka Aparat Penegak Hukum untuk diproses hukum sesuai aturan yang berlaku," tegas PH DR. Hendri., SH. ,MH.,CPLC.,CPLC bersama pengurus KTSN.

 

PH Hendri dan Pengurus KTSN juga  mengimbau kepada masyarakat anggota KTSN di lahan 2800 hektar itu dan wadah dari KTSN yang mempunyai anggota sebanyak 350 kapling agar sama-sama mamantau, sehingga diduga pelaku Pencurian tidak bisa melakukan aksinya.

 

Baca Juga : momen-bersejarah-peringatan-hut-pji-ke28tahun-sekda-yusmar-resmikan-kantor-sekretariat-rohul-ketua-dpc-mari-teguhkan-komitmen-jaga-marwah-pers

 

"Dihimbau kepada oknum masyarakat untuk tidak melakukan pencurian lagi di arel 2.800 hektar Kebun kelapa sawit KTSN seperti yang tertangkap basah ini. Kami sebagai pengurus dan sebagai Pesahat Hukum tidak ada lagi toleransi, apabilah kedapatan melakukan perbuatan di lahan KTSN kami, kami akan bawak ini kejalur hukum," teganya.

 

Pengurus KTSN juga meminta kepada Pimpinan PT Siliwangi agar melihat atau memantau anggotanya atau karyawannya  yang datang kelahan KTSN untuk melakukan upahan masyarakat untuk memanen dilahan yang berada di 2800 hektar tersebut, apalgi yagg menyuruh tidak mempunyai lahan sekaplingpun, dah itu bisa kita anggap melakukan pencurian.

 

"Dan kami juga menghimbau kepada pimpinan PT Siliwangi agar mengingatkan anggotanya dan karyawannya agar tidak sembarang menerima orderan pekerjaan dari masyarakat untuk kerja panen di lahan kebun kelapa sawit KTSN Desa Lindai Kecamatan Tapung hulu yang luasnya 2800 hektar. Apalagi yang menyuruh tidak memiliki kaplingan KTSN, karena perlakuan pekerjaan itu bisa dianggap diduga melakukan pencucian buah kelapa sawit." pungkasnya.