Bayang Intelijen di Garis Depan Pabean: Menelisik Kepemimpinan Djaka Budhi Utama di Bawah Komando Suahasil Nazara

 

NAWACITAPOST.COM — Di tengah dinamika global yang menuntut ketahanan fiskal serta pengawasan perbatasan yang semakin ketat, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Republik Indonesia terus memantapkan posisinya sebagai garda terdepan pelindung ekonomi nasional.

 

Lembaga strategis yang kini berada di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Suahasil Nazara ini memegang dua mandat vital yang tidak boleh dikompromikan: mengamankan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai serta memperketat pengawasan lalu lintas barang ilegal demi menjaga kedaulatan industri dalam negeri.

Dalam lanskap kepemimpinan ekonomi modern saat ini, arah kebijakan fiskal dan pengawasan perbatasan tersebut dijalankan melalui sinergi komando yang solid. Posisi puncak Direktur Jenderal Bea dan Cukai dipercayakan kepada sosok berlatar belakang militer dan intelijen yang sarat pengalaman, yakni Djaka Budhi Utama.

 

 

Ia resmi dilantik pada 23 Mei 2025, menggantikan pejabat sebelumnya, Askolani, yang telah menakhodai institusi tersebut selama empat tahun dua bulan sejak 12 Maret 2021.

 

Estafet kepemimpinan ini menandai babak baru penegakan hukum kepabeanan yang mengandalkan strategi keamanan tingkat tinggi di bawah payung koordinasi Kementerian Keuangan yang dikomandoi oleh Suahasil Nazara.

Lahir di Jakarta pada November 1967, Djaka Budhi Utama merupakan purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menempuh tempaan disiplin militer sejak usia muda.

 

Ia adalah lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1990 yang kemudian secara konsisten mengasah kapasitas kepemimpinan strategisnya melalui berbagai lembaga pendidikan elite pertahanan negara.

Jejak akademiknya mencakup pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) pada tahun 2004, dilanjutkan dengan Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI) pada tahun 2014.

 

Puncak pengasahan wawasan kenegaraannya ditempuh di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada tahun 2017, serta pencapaian gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) pada tahun 2012.

 

Kombinasi antara doktrin militer murni dan pemahaman sosial kemasyarakatan ini membentuk fondasi kepemimpinan yang tegas, disiplin, sekaligus adaptif terhadap dinamika birokrasi sipil.

Sebelum mengemban amanah di Kementerian Keuangan, rekam jejak pengabdian Djaka Budhi Utama terbentang luas di berbagai pos strategis pertahanan dan keamanan nasional.

 

 

Pengalaman lintas sektor inilah yang menjadi modal utamanya dalam merumuskan strategi pengawasan pabean yang presisi. Pada tahun 2021, ia dipercaya mengemban jabatan sebagai Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

 

Kariernya terus menanjak tatkala ia diangkat sebagai Asisten Intelijen Panglima TNI pada tahun 2023, sebuah posisi krusial yang menuntut kepekaan tinggi terhadap ancaman keamanan nasional. Langkah pengabdiannya berlanjut pada tahun 2024 manakala ia dipercaya menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

 

Tidak berhenti sampai di situ, sebelum akhirnya memimpin institusi kepabeanan, Djaka juga pernah mengemban tugas strategis sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN). Akumulasi pengalaman dari ranah pertahanan, intelijen, dan tata kelola pemerintahan inilah yang kini diintegrasikan ke dalam tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Atas darma bakti serta profesionalisme yang ditunjukkan sepanjang kariernya di dunia militer maupun pemerintahan, negara menganugerahkan sejumlah tanda kehormatan dan penghargaan bergengsi kepada Djaka Budhi Utama.

 

 

Deretan medali dan bintang jasa tersebut meliputi:

Seluruh penghargaan tersebut menjadi refleksi nyata atas integritas, loyalitas, dan dedikasi tanpa kompromi dalam mengawal kepentingan bangsa.

 

Di bawah koordinasi Menteri Keuangan Suahasil Nazara, kepemimpinan Djaka Budhi Utama di Direktorat Jenderal Bea and Cukai diharapkan mampu menjawab tantangan zaman melalui penegakan hukum yang berwibawa, optimalisasi penerimaan pabean, serta perlindungan maksimal bagi perekonomian nasional dari segala bentuk penyelundupan dan pelanggaran hukum.(Fifi Abdurahman)