Keterlibatan institusi negara juga perlu diperjelas. Jika TNI atau Polri terlibat karena penugasan institusional pemerintah, jelaskan batasnya. Jangan sampai publik mencampuradukkan antara penugasan negara dengan kepentingan bisnis individu.
Hal yang sama berlaku terhadap politisi maupun pihak yang memiliki hubungan dengan partai politik. Afiliasi tidak otomatis berarti pelanggaran. Tetapi potensi konflik kepentingannya harus transparan dan dapat diuji publik.
“MBG jangan sampai dipersepsikan menjadi pembagian kavling ekonomi kepada mereka yang punya modal dan akses kekuasaan. Ini program negara. Kesempatan ekonominya juga harus bisa dirasakan masyarakat luas,” kata Agus.
Jangan Hanya Hitung Jumlah Porsi
Keberhasilan MBG akhirnya jangan hanya diukur dari berapa juta porsi makanan yang dibagikan. Ukur juga berapa UMKM yang tumbuh. Berapa pengusaha kecil yang naik kelas. Berapa lapangan kerja yang tercipta. Berapa petani, peternak dan pemasok lokal yang masuk ke rantai pasok.
Baca Juga: DPRD Batam Gemuruh Pantun dan Kritis Kawal Ranperda APBD 2027
MBG mempunyai peluang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dari bawah. Tetapi syaratnya, ekosistem ekonominya jangan terkonsentrasi pada sedikit pemain. Karena itu, mengecilkan ukuran dapur bukan berarti mengecilkan MBG.
Justru sebaliknya. Kecilkan dapurnya. Perbanyak pemainnya. Perluas perputaran ekonominya. Karena tujuan akhirnya bukan hanya membuat anak Indonesia kenyang dan bergizi. MBG juga harus membuat ekonomi rakyat ikut tumbuh.(***)
Artikel Terkait
Wapres Gibran Tembus Asap Kalbar, Instruksikan Pemadaman Gambut Ekstrem dan Minta Maaf
Gedung Sekolah Mendesak Direnovasi, Agus Enap Harapkan Suntikan Anggaran Pusat
Viral! Sopir TransJakarta Monas-Pulogadung Diduga Ugal-ugalan, Penumpang Jatuh dan Tersungkur
Di Tengah Keterbatasan, Pelajar MAN 1 Pasuruan Tembus Parlemen Remaja DPR RI
Krisis BBM di Sulsel Memanas, Mahasiswa Ricuh Geruduk Kantor Pertamina Sulawesi