Menantang Kepala BGN Rombak Dapur MBG: Kecilkan Dapur, Perluas Kesempatan Rakyat

NAWACITAPOST.COM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jangan hanya dilihat sebagai program membagikan makanan. Di belakang jutaan porsi yang diproduksi setiap hari, ada perputaran ekonomi yang sangat besar.

Ada pembelian beras, telur, ayam, ikan, sayur dan buah. Ada tenaga kerja, transportasi, sewa tempat hingga berbagai kebutuhan operasional. Artinya, MBG sekaligus menciptakan pasar baru yang sangat besar.

Pertanyaannya: siapa yang menikmati peluang ekonomi itu? Salah satu persoalannya ada pada desain Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Kapasitas satu dapur bisa mencapai sekitar 3.000 porsi atau lebih per hari. Untuk masuk ke bisnis ini tentu dibutuhkan investasi yang tidak kecil.

Semakin besar dapurnya, semakin besar modalnya. Semakin besar modalnya, semakin sedikit pula masyarakat yang mampu masuk. Di sinilah persoalannya.

CEO Promedia Group Agus Sulistriyono menilai sudah waktunya pemerintah mengevaluasi ukuran dapur MBG “Kenapa harus 3.000 porsi? Kalau dapur menggarap 500 porsi, bisa melibatkan 6 pemilik dapur. Total makanannya tetap 3.000 porsi. Uangnya tetap berputar. Tetapi yang mendapatkan kesempatan usaha menjadi enam kali lebih banyak,” kata Agus.

Menurutnya, dapur MBG seharusnya bisa dibuat dalam beberapa skala. Ada dapur 500 porsi, 1.000 porsi, 1.500 porsi, dan pada wilayah tertentu tetap bisa 3.000 porsi. Ukurannya mengikuti kebutuhan dan karakter wilayah, bukan diseragamkan.

Model seperti ini akan membuka pintu lebih lebar bagi pengusaha kecil, koperasi, UMKM dan masyarakat lokal. Efek ekonominya justru bisa lebih luas. Lebih banyak dapur berarti lebih banyak pengusaha yang tumbuh, lebih banyak tenaga kerja yang terserap dan lebih banyak titik perputaran ekonomi di daerah.

Beranikah BGN Membuka Siapa di Balik Dapur MBG?

Persoalan berikutnya lebih sensitif. Di masyarakat berkembang berbagai tudingan mengenai adanya dapur MBG yang terafiliasi dengan politisi, partai politik, maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan TNI dan Polri.

Tudingan tentu tidak boleh otomatis dianggap benar. Tetapi jangan pula dibiarkan menjadi bola liar. Cara paling sederhana menjawabnya adalah: buka datanya.

Siapa pengelola setiap SPPG? Yayasan apa yang menaunginya? Siapa pemilik atau penyedia aset dapurnya? Berapa dapur yang dikelola satu kelompok? Bagaimana proses seseorang atau sebuah badan mendapatkan kesempatan menjadi mitra?

“Jangan hanya dibantah. Buka saja datanya. Kalau memang semuanya benar dan sesuai aturan, keterbukaan justru akan membuat masyarakat percaya kepada MBG,” ujar Sulis, sapaan karib CEO Promedia Group.