NAWACITAPOST.COM — Sektor pendidikan tinggi tanah air kembali diguncang skandal besar. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilancarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Akhmad Sodiq, membuka tirai kelam yang selama ini membayangi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Penyidik KPK menetapkan Sang Rektor sebagai tersangka atas dugaan pemerasan dan suap sebesar Rp650 juta kepada orang tua calon mahasiswa agar dapat mengamankan kursi di Fakultas Kedokteran. Padahal, pihak kampus telah menetapkan iuran resmi berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) hingga ratusan juta rupiah.
Melalui tulisan dan pandangannya, CEO Promedia Group, Agus Sulistriyono, menilai kasus ini bukan sekadar kejahatan individu, melainkan alarm keras atas bobroknya sistem seleksi jalur mandiri di Indonesia.
"Saya tidak percaya persoalan sebesar ini cukup diselesaikan dengan menangkap beberapa orang di satu universitas. Bukan berarti kita boleh menuduh kampus lain melakukan praktik serupa. Tetapi negara juga terlalu naif jika menganggap kasus ini hanya anomali di satu kampus," tegas Agus Sulistriyono.
Ia mengingatkan bahwa tragedi moral ini seolah mengulang skandal penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila) pada 2022 lalu. Berulangnya pola ini mempertegas ancaman nyata terhadap keadilan akses pendidikan bagi generasi muda.
"Kita sedang menyeleksi calon dokter, profesi yang beberapa tahun kemudian memegang kesehatan dan bahkan nyawa manusia. Apakah pintu pertamanya boleh dikotori transaksi?" lanjut Agus Sulistriyono.
Menanggapi fenomena komersialisasi dan dugaan transaksi "di bawah meja" ini, beliau mendesak Kemendiktisaintek bersama KPK untuk segera mengambil langkah radikal melalui audit tematik nasional.
Tuntutan Transparansi Total
- Audit Rekening dan Keuangan: Mengusut tuntas seluruh dana IPI dan menelusuri dugaan alokasi dana di luar rekening resmi lembaga.
- Transparansi Kuota dan Kelulusan: Membuka mekanisme penentuan kelulusan serta kriteria pemeringkatan peserta jalur mandiri secara akuntabel.
- Publikasi Penggunaan Uang Pembangunan: Menampilkan secara terbuka alokasi triliunan rupiah dana masyarakat untuk fasilitas fisik kampus.
"Maka setelah OTT Unsoed, pertanyaan negara jangan berhenti pada: 'Siapa yang menerima uang Rp650 juta?' Pertanyaannya harus diperbesar: Ada berapa 'Rp650 juta' lain yang selama ini tidak pernah tertangkap?" ujar Agus Sulistriyono menutup orasinya.
OTT Unsoed harus menjadi pemantik evaluasi total. Jika pemerintah dan KPK tidak segera membongkar "kotak Pandora" di kampus-kampus lain, perguruan tinggi berisiko berubah dari benteng moralitas bangsa menjadi arena pertama di mana anak muda belajar bahwa integritas dapat dibeli dengan uang.
Artikel Terkait
Jeritan Pilu Bocah Dairi: Mengaku Disiksa Bibi Saat Ayah Dipenjara
Amukan Api Cengkeram Way Kambas: Petugas Berjibaku Tembus Gambut Menghadapi Dugaan Sabotase
Agus Sulistriyono: Idealisme Saja Tak Cukup Bayar Gaji, Bisnis Pers Harus Berubah
Telisik Skandal Tipu-tipu di Kerajaan Bisnis Ruben Onsu: Rugi Rp3,5 Miliar!
Lautan Api Ratakan Kampung Adat Sade Lombok, 129 Rumah Sasak Ludes