Proyek Megah, Sistem Keropos: Janji Politik Makan Bergizi Gratis di Pusaran Kritik dan Korupsi

NAWACITAPOST.COM — Di balik megahnya panggung politik dan janji manis kampanye, sebuah program nasional kini tengah berada di bawah lampu sorot yang menyengat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digadang-gadang sebagai program andalan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, kini menuai badai kritik, gelombang penolakan mahasiswa, hingga aroma tak sedap dugaan korupsi.

Ahmad Fauzi aktivis 98 sekaligus pengamat politik yang akrab disapa Ray Rangkuti, membongkar habis-habisan carut-marut program ini dalam sebuah bincang-bincang mendalam di Green Terrace Taman Mini, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, pada Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, MBG kini bukan sekadar program pemenuhan gizi, melainkan sebuah strategi politik demi menjaga angka kepuasan publik, meski harus mengorbankan fondasi anggaran negara.

Baca Juga: Lautan Manusia Kuasai Jantung Bandar Lampung, Tugu Adipura Jadi Saksi Pesta Udara Bersih

"Kalau MBG ini berjalan, tingkat kepuasannya terpelihara. Nah, itulah yang saya sebut ini bagian dari strategi politik," cetus Ray Rangkuti tajam.

5 Dosa Teoretis dan Praktis Program MBG yang Mengguncang Publik

Ray Rangkuti membeberkan lima poin krusial mengapa program bernilai fantastis ini dinilai dipaksakan dan mendesak untuk dievaluasi total, atau bahkan dihentikan:

1. Dasar Hukum yang Rapuh

Meski menyedot anggaran negara dalam jumlah yang sangat masif, MBG rupanya tidak berdiri di atas undang-undang yang kokoh. Program ini berjalan hanya bermodalkan Keputusan Presiden (Keppres). Secara tata kelola, hal ini dinilai cacat dan tidak memiliki basis hukum yang kuat untuk program berskala masif.

2. Anggaran "Habis di Jalan" untuk Birokrasi

Berdasarkan data dari sebuah lembaga studi, publik dikejutkan dengan fakta bahwa hampir setengah dari dana MBG habis hanya untuk pembangunan infrastruktur dan tata kelola manajerial.

• Realita di Lapangan: Alokasi yang benar-benar sampai ke piring masyarakat tidak lebih dari 50 persen, bahkan bisa kurang. Sisanya? Habis terbakar untuk keperluan administrasi dan birokrasi yang gemuk.

Baca Juga: Ironi Tapal Batas Padangsidimpuan, Bayar Pajak ke Kas Negara Tapi Hak Rakyat Dianaktirikan

3. Salah Sasaran dan Pemaksaan Target

Target ambisius untuk mencapai 481 hingga 482 juta sasaran dinilai terlalu mewah dan dipaksakan. Ironisnya, gelombang penolakan justru muncul dari pihak sekolah.

Banyak sekolah swasta bonafit yang justru "dipaksa" menerima program ini, padahal fasilitas dan sajian harian mereka jauh lebih istimewa dan bergizi dibanding apa yang ditawarkan MBG.

4. Sistem Keropos, Sarang Korupsi

Ini yang paling dramatis sekaligus ironis. Bangunan sistem MBG terbukti memiliki lubang besar yang mematikan. Sistem ini telah menjerat tiga orang pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka pelaku suap dan korupsi. Celah ini memungkinkan oknum di dalamnya melakukan kejahatan tanpa kontrol preventif yang jelas.

5. Menguras Dana Pendidikan dan Kesehatan

Sumber dana MBG terus dipertanyakan. Program ini disinyalir mencuri porsi dana pendidikan, dana kesehatan, hingga dana penghematan. Publik bertanya-tanya: mengapa sektor krusial seperti pendidikan dan kesehatan harus dikorbankan demi program penunjang?