Dinamika Kursi Sekda NTT: Iwantonius Miha Njurumana Suarakan Kepastian Hukum dan Stabilitas Birokrasi!

NAWACITAPOST.COM — Kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kini tengah menjadi pusaran perhatian publik. Belum terbitnya Surat Keputusan (SK) Sekda definitif dari Pemerintah Pusat memicu riak-riak spekulasi di ruang publik. Menanggapi situasi yang kian hangat ini, pegiat politik kawakan, Iwantonius Miha Njurumana, tampil memberikan sorotan tajam sekaligus menenangkan.

Iwantonius menegaskan bahwa di tengah transisi administratif ini, kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan adalah harga mati yang tidak boleh ditawar.

Menjaga Roda Pemerintahan dari "Kekosongan"

Langkah cepat Gubernur NTT yang menunjuk Pelaksana Harian (Plh) Sekda terhitung mulai 1 Juli 2026 dinilai banyak pihak sebagai penyelamat roda birokrasi agar pelayanan publik tidak lumpuh.

Baca Juga: Jenderal Bintang Satu Terseret Pusaran Korupsi 'Ompreng' Program MBG!

Melihat dinamika tersebut, Iwantonius Miha Njurumana angkat bicara. Ia mengapresiasi langkah taktis menjaga keberlangsungan pemerintahan, namun ia memberikan catatan kritis: seluruh proses pengisian jabatan jantung administrasi ini wajib tegak lurus pada aturan perundang-undangan.

"Jabatan Sekda memiliki peran yang sangat strategis dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, proses penetapan pejabat definitif perlu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga stabilitas birokrasi," ujar Iwantonius Miha Njurumana dengan tegas, pada Jumat (3/7/2026).

Desak Pemerintah Pusat: Akhiri Spekulasi di Ruang Publik!

Bagi Iwantonius, masyarakat NTT butuh kejelasan, bukan asumsi liar. Ia mendesak Pemerintah Pusat untuk bergerak cepat menyelesaikan proses administrasi penerbitan SK Sekda definitif.

Meskipun penunjukan Plh adalah langkah darurat yang tepat demi kesinambungan pelayanan, Iwantonius mengingatkan agar mekanisme transisi ini tidak dibiarkan berlarut-larut.

Baca Juga: Kantor Lurah Sihitang Mangkrak, Jeratan Dugaan Proyek Fiktif Menyeret Nama Wali Kota

"Yang paling utama adalah pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Di sisi lain, kepastian mengenai pejabat definitif juga penting agar birokrasi memiliki arah kepemimpinan yang jelas dalam menjalankan program-program pembangunan," tambahnya.

Seruan Menyejukkan di Tengah Polarisasi Opini

Di akhir pandangannya, pegiat politik yang dikenal visioner ini melemparkan seruan menyejukkan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat NTT untuk menyikapi dinamika politik ini dengan kepala dingin dan objektif, tanpa harus membangun opini yang memperkeruh suasana.

Bagi Iwantonius, perbedaan pandangan adalah bumbu manis demokrasi, namun penghormatan terhadap hukum dan mekanisme administrasi negara harus tetap berada di atas segalanya. Ia berharap sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemprov NTT dapat melahirkan sosok Sekda definitif secara:

• Transparan

• Profesional